Pemerintah Harus Perhatikan Warga Tergusur

BEDAH BUKU: Bedah buku diikuti puluhan orang, dari pihak instansi pemerintah dan sejumlah masyarakat. (HARSEM/ARIS WASITA WIDIASTUTI)

SEMARANG- Memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, mantan pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional), Bambang Sulistyo Widjanarko membuat buku tentang Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM).

Untuk itu, penulis beserta sejumlah tokoh melakukan bedah buku tersebut. Dalam kegiatan yang diadakan atas kerjasama antara PWI Jawa Tengah dan LSM Makmur Mandiri Alam Lestari ini Rektor Undip yang juga aktivis lingkungan, Prof Sudharto P Hadi menjadi salah satu pembicara.

Dirinya mengatakan, tanah adalah key asset atau sumber kehidupan. "Tidak hanya bernilai ekonomi tapi juga budaya," jelasnya. 

Peribahasa “Sadumuk batuk sanyari bumi” masih sangat diikuti oleh orang Indonesia. Bahkan, orang Barat pun juga memiliki prinsip tersebut, yakni ingin mati dimana dia dilahirkan. Pasal 33 ayat 3 yang berisi tentang pengelolaan isi bumi termasuk tanah, mestinya menjadi salah satu prinsip dalam pengelolaan tanah. "Pasal tersebut sungguh mulia," tambahnya.

Namun coba dilihat di beberapa era bagaimana tanah diberlakukan. "Selama Orde Baru hak atas tanah diberikan kepada sejumlah perusahaan swasta, misalnya pertambangan dan terjadi penggundulan hutan," jelasnya.

Terjadi Penggusuran
 

Pada akhirnya tidak menghargai hukum adat masyarakat sekitar. "Sehingga terjadi penggusuran. Karena tidak ada kejelasan siapa yang berhak menguasai, memanfaatkan dan mengambil keputusan," urainya.

Beberapa proyek atas nama kepentingan nasional, di antaranya kawasan industri, pembangunan Waduk Kedungombo yang saat ini masih menyisakan konflik, lahan sejuta hektar di Kalimantan, serta jalan. "Di sini ada prinsip ketidak adilan," tambahnya.

Dua yang ditinggalkan, yang pertama yaitu prinsip demokrasi dan yang kedua, ketidakadilan. "Untuk itu sebetulnya pemerintah harus memperhatikan nasib warga yang tergusur," jelasnya.

Yang menarik dari buku tersebut yaitu mencoba untuk melakukan pengelolaan tanah dengan pendekatan berbasis masyarakat. "Selama ini kan secara tidak langsung, pola-pola pembangunan kita itu tidak mengakomodasi, tidak mewadahi bahkan meminggirkan masyarakat dalam pola-pola pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan ekonomis," jelasnya.

Buku ini menjadi menarik karena merespon persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan berkaitan dengan sumber daya alam, yang di dalamnya tergantung oleh tanah.
(awi/15)