Dijajaki, Pendirian PNF di Nusakambangan Ditjen Bantu Taman Baca

Dirjen PAUDNI Kemendikbud Prof Dr Lydia Freyani Hawadi PSi (kaca mata hitam) dan Kepala P2PNFI Regional 2 Semarang Dr Ade Kusmiadi (paling kanan) mengajak anak-anak TK Bintang Nusa, Lapas Nusakambangan, bermain bersama guru-guru mereka.

CILACAP - Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) menjajaki pendirian lembaga pendidikan nonformal (PNF) di tujuh lembaga pemasarakatan (lapas) yang ada di Nusakambangan, Cilacap.
     Hal itu mengemuka pada pertemuan antara Dirjen PAUDNI Prof Dr Lydia Freyani Hawadi PSi dan L Sitinjak, kepala Lapas Batu sekaligus koordinator tujuh lapas di Nusakambangan, Sabtu (26/10).
     Didampingi Kepala P2PNFI Regional 2 Semarang Dr Ade Kusmiadi, Lydia menyampaikan perlunya lembaga PNF di lingkungan Lapas Nusakambangan, agar seluruh warga binaan mendapatkan pendidikan kewirausahaan dan vokasi yang sesuai bakat masing-masing.
     ''Kami dan pihak lapas bersepakat akan mengidentifikasi terlebih dahulu, kebutuhan keterampilan yang sesuai dengan harapan warga binaan dan program lapas sendiri,'' jelas Dirjen.
     Kalapas L Sitinjak menjelaskan pihaknya akan terlebih dahulu menyebar kuesioner kepada seluruh warga binaan. ''Keterampilan seperti apa yang mereka butuhkan selama menjalani pidana di Nusakambangan,'' kata L Sitinjak yang baru sebulan sebagai Kalapas Batu itu.
     Dirjen menawarkan kerja sama untuk memberikan layanan itu, melalui PP PAUDNI Regional 2 Semarang, Dinas Pendidikan Cilacap, dan SKB Cilacap, sebagai pelaksana layanan PNF di lapas.
     ''Tahap pertama, kami akan membantu taman bacaan di dalam lapas, alat permainan edukatif (APE), dan bantuan operasional siswa (BOP) untuk siswa PAUD dan TK. Siswa PAUD dan TK di Nusakambangan adalah anak-anak karyawan dari tujuh lapas yang ada di Nusakambangan. Kerja sama operasional dimulai 2014,'' tambah Ade Kusmiadi.
     Selama tiga hari, sejak Jumat (25/10) hingga Minggu (27/10) Dirjen PAUDNI mengadakan sejumlah kegiatan di Purwokerto dan Cilacap. Antara lain meresmikan model electronic self evaluation (Eseleva) atau evaluasi diri lembaga PAUDNI dengan sistem online dan pelatihan pendidik PAUD di Hotel Horison, Purwokerto.
     Kemudian mengadakan kunjungan kerja dan pengarahan di SKB Cilacap/Gugus PAUD, PAUD Al Irsyad, PKBM Anissa, PAUD Lapas Nusakambangan, Gugus PAUD SKB, Kursus KPH dan Keaksaraan, dan PKBM Batik (Lab Site SKB Kalibagor) Banyumas. (D6,ag/SMNetwork/njs )

500 Guru SD/MI Digembleng Matematika Dahsyat

BOROBUDUR- Sebanyak 500 guru matematika SD/MI Muhamadiyah se-eks Karesidenan Kedu digembleng metode matematika dahsyat oleh Master Fahrur HS. Lewat metode jaritmatika jari belajar matematika ternyata sangat mudah dan sangat menyenangkan.
    

 Para guru tersebut berasal dari Kabupaten/Kota Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. Selama satu hari, mereka digembleng cara mudah mempelajari matematika ala Matematika Dahsyat Indonesia (MDI), kemarin.
    

 Dengan teknik sederhana, mereka mempelajari ilmu menghitung dengan cara berbeda dan jauh lebih mudah dibandingkan pola mengajar guru di sekolah sekolah. Yakni rumus menghitung konversi ukuran panjang dan luas balok, pembagian, perkalian dan penjumlahan menggunakan hitung jari atau rumus jaritmatika

Selain rumus tersebut masih ada ratusan rumus matematika lain yang ditemukan Fahrur, yang tidak pernah lulus kuliah ini. Rumus penyederhanaan pelajaran matematika ini diberi nama fem (fun and easy math) atau belajar matematika dengan mudah dan menyenangkan.
     

Fahrur menyampaikan materi workshop ini dengan konsep SURF yakni sederhana (simple), bermanfaat (useful), kontekstual (relevant) dan menyenangkan (fun). Dengan cara ini, para peserta lebih mudah memahami matematika.
     

Workshop Matematika Dahsyat ini diselenggarakan oleh Yayasan Tjatur Sapto Edy (YTSE) bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara Klaten di Gedung Perguruan Muhammadiyah Borobudur, Kabupaten Magelang.
     Ketua Yayasan TSE Anang Imamuddin mengatakan workshop ini merupakan bagian dari politik pendidikan untuk mencerdaskan dan memakmurkan pendidikan di Indonesia. Diharapkan para guru tersebut  bisa mendorong kelahiran banyak orang pintar dan cerdas di Indonesia.
     

Tujuan kami adalah memunculkan ide-ide dan rumus-rumus kreatif dalam konteks mencerdaskan pendidikan anak bangsa. Indonesia sebenarnya miliki orang-orang
yang cerdas dan tidak kalah dengan orang-orang dari luar negeri, kata Anang di sela-sela workshop.
     

Atas alasan ini, kata dia, TSE memilih Fahrur Hadi Siswoyo menjadi pemateri. Fahrur sudah berkeliling Indonesia sejak tahun 2007 untuk memberikan motivasi dan menyebarkan teknik mudah mempelajari matematika. Ia mampu mempengaruhi ribuan siswa dan guru menjadi lebih cerdas dan dahsyat.
    

 Perwakilan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara Saud El Hujaj menambahkan matematika merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Disebutkan bahwa mempelajari matematika sebenarnya bukan perkara yang sulit.
     

Menurut Saud sehak tahun 2011 pihaknya sudah memberikan workshop untuk sekitar 15 ribu guru SD di 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Kami menargetkan 100 ribu guru SD dari seluruh Indonesia ikut workshop ini,” kata dia. (H66/SMNetwork/njs)

Ditolak, Pembatasan Organisasi Guru

HARSEM/DOK
Sejumlah guru SMPN 20 Semarang tengah mengikuti upacara bendera, baru-baru ini. Pemerintah akan memperketat peraturan mengenai organisasi guru.

 Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) mendukung revisi  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tapi khusus penambahan ayat (3) pada Pasal 44, PGSI menolak.

AYAT tersebut menyebutkan bahwa organisasi profesi guru harus memiliki keanggotaan yang terdata dan tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten kota minimal 25% dari jumlah guru di wilayah yang bersangkutan.

Kemudian, kepengurusannya juga berada di pusat dan di semua provinsi serta minimal 75% kabupaten kota serta memiliki dewan pusat kehormatan guru sampai di tingkat kabupaten kota.
Menurut Ketua PGSI Jateng Muh Zen Adv, ketentuan dalam ayat itu lebih tepat untuk mengatur keberadaan partai politik.

Sedangkan organisasi profesi telah diatur tersendiri melalui UU Ormas dan UU ketenagakerjaan yang secara yuridis tidak memerlukan syarat keterwakilan pengurus dan keanggotaan di sejumlah wilayah.
"Dapat dikatakan klausul tambahan ini merupakan cara-cara terstruktur untuk melakukan politisasi terhadap guru dan organisasinya," katanya, kemarin.

Klausul ayat (3) juga dinilai melanggar konstitusi karena membatasi ruang guru dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk bebas berserikat. Selain itu juga membelenggu kebebasan guru sebagai bagian dari warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena aspirasinya dihambat secara struktural.

"Aturan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia," tegas Anggota Komisi E DPRD Jateng itu.

Pembatasan organisasi juga mereduksi semangat reformasi yang membuka kebebasan warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan merupakan bentuk otoritarianisme yang pernah berlangsung pada masa orde baru.

"Oleh karena itu PGSI menyatakan menolak pasal 44 ayat (3) draf revisi PP 74/2008 tentang Guru dan meminta ayat tersebut dihapus," tandas Politikus PKB itu.

Politik Praktis
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, salah satu alasan utama revisi PP 74 adalah melindungi guru dari kepentingan politik praktis. "Keresahan guru luar biasa, khususnya menjelang pilkada. Kita harus tegas, guru jangan diletakkan dalam politik praktis," katanya.
Sedangkan Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo mengatakan, organisasi profesi guru jauh berbeda dari organisasi guru atau LSM guru. Organisasi profesi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan guru profesional, sejahtera, dan terlindungi.

Meski demikian, Sulistiyo menyadari para guru memiliki hak yang sama untuk membentuk organisasi guru sebagai wadah untuk berserikat. "Guru wajib ikut organisasi profesi, bukan ormas atau LSM guru. Karena itu, PGRI sepakat organisasi profesi guru diatur dan ditata karena tidak semuanya disebut sebagai organisasi profesi guru," katanya. (H68,J17-SM Network/nji)

Disesalkan, Guru Honorer Tak Berhak Sertifikasi

HARSEM/ANGGUN PUSPITA-JBSM
Ketua Rayon 139 Dr Muhdi menyerahkan sertifikat pendidik di kampus tersebut, Rabu (28/11).

KETUA Rayon 139 IKIP PGRI Semarang Dr Muhdi menyesalkan guru bantu atau honorer tidak memiliki hak mengikuti sertifikasi. Mereka tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan sertifikat profesi karena terkendala undang-undang atau regulasi.

''Faktanya dari 2,9 juta guru di Indonesia, ada sekitar 900 ribu guru yang tidak bisa ikut sertifikasi karena statusnya sebagai guru bantu atau honorer. Padahal, mereka juga mengabdi atau mengajar penuh,'' ungkapnya seusai menyerahkan sertifikat pendidik kepada peserta sertifikasi guru rayon 139 IKIP PGRI Semarang di kampus tersebut, Rabu (28/11).

Adapun terkait proses sertifikasi, pada 2015 seluruh guru di Indonesia ditargetkan sudah bersertifikat pendidik. Maka, yang belum mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) diharapkan mempersiapkan diri. Sebab, sejumlah tahapan harus dilewati.

Gagal Sertifikasi
Muhdi menyampaikan, masih ada guru yang gagal dalam sertifikasi. Karena nilai mereka tidak memenuhi standar minimal. Sedangkan yang sudah lulus dan mengantongi sertifikat, diharapkan tidak hanya mengejar tunjangan profesi tetapi juga harus meningkatkan kinerjanya.

''Tetap ada penilaian kinerja dan pengembangan keprofesian ini. Tujuannya untuk menentukan apakah guru yang bersertifikat pendidik dapat mencapai apa yang dimaksudkan undang-undang,'' kata Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah itu.

Ke depan, guru yang telah lulus sertifikasi tidak perlu mengikuti uji kompetensi guru (UKG). Hal ini karena pada akhir PLPG mereka sudah melaksanakan ujian tulis nasional yang hasilnya langsung dikirim ke Kemdikbud untuk pemetaan kompetensi. (K3-JBSM/nji)

Tak Kreatif, Jangan Jadi Guru PAUD

HARSEM/DOK
Narasumber tengah menyampaikan materi dalam wrokshop guru PAUD di Unnes.

PENDIDIKAN anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan yang penting. Karena merupakan media pendidikan bagi anak-anak pada usia emas. Sayangnya, realitas memperlihatkan banyak dijumpai guru PAUD dengan kualifikasi seadanya.

Padahal, tak gampang menjadi guru PAUD. Karena harus kreatif agar pembelajaran menjadi menarik. “Juga harus kreatif menciptakan media pembelajaran,” pesan Agustinus Arum Eka ketika memberikan materi dalam workshop pembelajaran pendidik PAUD di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jumat (23/11). 

“Kebutuhan tenaga pendidik PAUD semakin meningkat dan penting bagi seorang tenaga pendidik. Agar memiliki keterampilan dalam membuat rancangan media pembelajaran yang menarik”, katanya .

Untuk meningkatkan peserta workshop tidak hanya memperoleh teori. Tetapi melakukan praktik pembuatan media dari bahan daur ulang. Seperti pemanfaatan barang-barang bekas dari botol dan kertas yang dibentuk menjadi alat permainan e(APE).

Di antaranya, miniatur orang dari botol bekas dan  mobil-mobilan dari kertas bekas sebagai media permainan anak. Selain itu, peserta juga diberikan bekal pengembangan media pembelajaran berbasis information and communication technology (ICT) dengan menggunakan presentasi program power point dengan animasi untuk menarik perhatian siswa.

Agar suasana belajar di semakin menarik, penggunaan musik bisa menjadi alternatif. Karenanya peserta  mendapatkan praktik penciptaan lagu dengan notasi yang tepat untuk anak usia dini.

Amirul Mukminin, dosen PG PAUD Unnes selaku ketua panitia mengatakan bahwa workshop bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang pendidikan anak usia dini. (nji)

Indonesia Kekurangan Guru BK

SEMINAR GURU: Rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo menyampaikan materi pada seminar dalam rangka Hari Guru Nasional bertema ''Standarisasi Profesi, Penghargaan, dan Perlindungan Guru''

SEMARANG- Berdasarkan data dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, sekolah di negara ini tengah mengalami kekurangan guru bimbingan konseling (BK) di jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Jika dikalkulasi kekurangan guru di bidang itu mencapai 92.572 orang. Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Prof Mungin Eddy Wibowo pada seminar dalam rangka Hari Guru Nasional di aula LPMP Jateng, Senin (5/11). Pada acara bertema ''Standarisasi Profesi, Penghargaan, dan Perlindungan Guru'' yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jateng dia mengatakan, Indonesia membutuhkan 125.572 guru BK.

''Kekurangan itu diketahui dari perhitungan berdasarkan rasio 1:150. Dari jumlah kebutuhan tersebut, terjadi kekurangan guru BK mencapai 92.572 orang. Kondisi ini jauh dari jumlah guru BK sekarang yang hanya 33.000 orang di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di seluruh Indonesia,'' jelasnya.

Adapun, jumlah sekolah di Indonesia sebanyak 80.170 satuan pendidikan, dengan rincian 53.030 SMP/MTs dan 9.103 SMA/SMK/MA. Sedangkan, jumlah siswa kedua jenjang itu mencapai 18.835.859 orang.

''Tidak hanya jumlahnya yang kurang, di Indonesia saja guru BK yang sudah sarjana dan berpendidikan profesi konselor baru 370 orang. Dan itu berasal dari Universitas Negeri Padang (UNP) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang memiliki prodi tersebut,'' katanya.

Padahal, lanjut guru besar Unnes ini, sesuai amanat Permendiknas Nomor 27 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, guru BK minimal harus sarjana di bidang itu dan lulus pendidikan profesi konselor.

Sementara itu selain Prof Mungin, sebagai pembicara pada seminar yakni Rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo dan Rektor IKIP PGRI Semarang sekaligus Sekretaris Umum PGRI Jateng Muhdi. Rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo menyampaikan, profesionalisme guru bukan semata soal peningkatan penghasilan. Bila profesi guru ditempatkan semata sebagai alat pemenuhan kebutuhan, tentu akan mematikan dedikasi. Karena pada dasarnya, dedikasi tidak dapat pernah dibeli.

“Peningkatan profesinalisme guru dengan strategi menambah gaji bukanlah satu-satunya cara dan belum tentu manjur. Tapi, lebih pada kembali ke pribadi masing-masing. Yaitu orientasi mereka untuk menjadi guru," ujarnya.

Sementara, Muhdi mengatakan, guru sebagai profesi harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika. ''Upaya itu untuk menjaga serta meningkatkan kehormatan dan martabatnya dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga profesional,'' tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, guru harus menjadi anggota organisasi profesi. Fungsinya yaitu untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian pada masyarakat. (K3/JBSM/15)

Guru Bersertifikasi Harus Mengajar Lintas Sekolah

SERAHKAN BEASISWA: Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang menyerahkan beasiswa pada siswa SMP yang berprestasi
HARSEM/LISSA FEBRINA

SEMARANG- Keluhan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang terkait kekurangan guru seharusnya  tidak perlu terjadi, jika  pemanfaatan tenaga guru, khususnya yang sudah lulus sertifikasi optimal.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Suharyanto menyatakan,

 “Namun saat ini guru sertifikasi hanya mengajar di satu sekolah saja, sementara sekolah lain yang berdekatan justru kekurangan guru yang bermutu. Agar lebih optimal Dinas Pendidikan perlu membuat aturan agar guru bisa mengajar lintas sekolah.”

Dikatakan Suharyanto, sementara tahun ini, keran untuk merekrut PNS tidak bisa dilaksanakan seiring dengan moratorium penerimaan pegawai. Pada sisi yang lain tiap tahun diperkirakan ada 100 hingga 200 guru yang memasuki masa purna tugas.

"Kalau keluhannya kurang tenaga guru, pertanyaan sekarang apakah guru yang ada sudah optimal apa belum," ujar Suharyanto.

Dirinya melihat, saat ini guru kurang optimal dalam memanfaatkan waktu untuk mengajar siswa. Kuota jam mengajar yang hanya 24 jam pelajaran jauh di bawah rata-rata jam kerja yang 40 jam tiap pekannya.

"Sebelumnya saya mohon maaf, kalau hanya 24 jam seminggu, itu terlalu ringan, waktu kerja kan bisa mencapai 40 jam seminggu," katanya. Agar lebih optimal sekaligus meratakan kualitas pendidikan, guru yang sudah lulus sertifikasi harus mengajar lintas sekolah. Dicontohkannya, guru fisika di SMP 2 bisa mengajar sama baiknya pada siswa SMP 37 atau 39 yang berdekatan.

"Guru mengajar lintas sekolah saat ini sudah sangat mendesak, apalagi jarak antarsekolah di Semarang tidak terlalu jauh, seperti SMP 2 dengan SMP 37, paling lima menit naik sepeda motor," ujar Suharyanto memberi contoh.

Demikian juga dengan guru-guru lain utamanya yang sudah lolos sertifikasi, sehingga keluhan kurang tenaga pendidik tidak terjadi lagi. Partai Gerindra, lanjut Suharyanto
memperhatikan secara serius pemerataan kualitas pendidikan. 

“Kalau dibiarkan seperti saat ini, masyarakat pinggiran tetap kesulitan mengakses pendidikan yang bermutu.”

"Kami tentu akan mendorong agar pemerintah memperhatikan pendidikan," katanya usai menyerahkan beasiswa pendidikan bagi siswa SMP di Kota Semarang, kemarin.

Tercatat ada 75 siswa SMP yang berprestasi mendapat bea siswa. Selain itu ada juga empat siswa yang memiliki prestasi khusus dalam bidang olah raga dan sains yang mendapat beasiswa dari DPC Partai Gerindra Kota Semarang ini.

Ditambahkan Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang Andika, penerima beasiswa sudah diseleksi secara ketat oleh partainya sehingga hanya siswa yang berprestasi dan kategori kurang mampu yang mendapat.

"Semua yang masuk kita seleksi, kita cek betul apa memang layak mendapat beasiswa," tandas Andika. (lif/15)

Mantan Siswa SDN Jomblang 03 Ada yang Terpaksa Mengemis

( HARSEM/DOK )

SEMARANG- Meskipun sekolah negeri sudah didanai oleh pemerintah, bukan berarti proses KBM bisa lancar tanpa adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Demikian yang dirasakan oleh Kepala Sekolah SDN Jomblang 03 Tri Lestari saat ditemui Harsem di ruang kerjanya, belum lama ini. Dirinya mengatakan, dukungan dari orang tua siswa maupun lingkungan sekitar sekolah sangat penting.

“Kami dibantu dan didukung untuk mendidik para siswa. Karena tidak setiap saat kami bisa bertemu dan membimbing mereka,” jelasnya. Jika di sekolah, sudah menjadi kewajiban guru maupun kepala sekolah untuk membimbing siswa.

“Tetapi kan selebihnya, mereka bersama orang tua dan teman-teman saat di rumah,” jelas wanita kelahiran Semarang, 28 September 1960 ini.

Untuk itu, dukungan dari orang tua penting. “Masyarakat juga penting. Mereka harus memberikan contoh yang baik. Jangan sampai memberikan contoh yang buruk, karena itu akan menular ke anak-anak,” kata dia.
    

Baginya, merupakan tantangan menjadi pemimpin di sebuah sekolah dengan para siswa yang mayoritas sulit untuk dikendalikan. “Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin, bahkan kalau tidak kami paksa untuk sekolah, mereka pasti sudah putus sekolah sejak dulu. Dan inilah tantangan bagi saya,” urainya.
   

Salah satu contohnya, ada seorang siswa yang sehari-hari usai sekolah diajak oleh kakeknya untuk menjadi pengemis di kawasan Simpang Lima.

“Karena kakeknya buta, jadi dia mungkin butuh bantuan dari cucunya. Tidak tahu orang tuanya ada dimana. Dan karena mengemisnya sampai malam, jadi terpaksa hampir setiap hari anak tersebut tidak bisa mengikuti KBM dengan baik, sering sekali ketiduran di kelas,” paparnya.
    

Dan sekarang, setelah sang kakek meninggal dunia, anak tersebut sudah tidak pernah sekolah lagi. “Tidak tahu sekarang dia ada dimana. Kami mencoba mencari dia di rumahnya, tapi anak itu sudah tidak ada,” jelasnya.
   

 Hal tersebut tak jarang terjadi di sekolah. “Namun demikian itu tidak menjadikan saya menyerah. Saya harus membimbing mereka untuk bisa menjadi anak yang benar,” terangnya. (awi/15)
   

Guru Ikuti UKG Gelombang Dua

( HARSEM/DOK )

SEMARANG- Mulai tanggal 10 Oktober hingga 18 Oktober mendatang, UKG (Uji Kompetensi Guru) akan kembali dilakukan oleh 4444 guru di Kota Semarang. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin saat menjumpai sejumlah wartawan di kantornya, kemarin.

Untuk rincian dari total tersebut, terdiri atas 1009 guru SMK, 1256 guru SMA, 1784 guru SMP, 220 guru SD, 20 guru TK, 76 guru SLB serta 79 dari pengawas sekolah. "Itu sudah termasuk kepala sekolah," jelasnya.

Untuk lokasi atau TUK (Tempat Uji Kompetensi), ada 15 sekolah yang ditunjuk. "Sebelumnya kami sudah mengajukan sekolah mana saja yang bisa dijadikan TUK, dan setelah melalui proses verifikasi dari LPMP, terpilihlah 15 sekolah ini," jelasnya.

Sekolah yang dipilih yakni sekolah yang memiliki fasilitas laboratorium cukup lengkap. "Yaitu yang memiliki komputer dan terhubung dengan jaringan internet," kata dia. Para peserta tidak perlu khawatir, karena nantinya mereka akan dicarikan lokasi yang dekat dengan letak sekolah.

Sementara itu, untuk menanggulangi adanya kegagalan UKG seperti pada periode sebelumnya, saat ini sudah dimulai persiapan database di masing-masing tempat uji. "Misalnya di SMAN 5, siapa-siapa saja yang akan ikut ujian itu sudah ada datanya," katanya.

Antisipasi lain yaitu sudah dipilih TUK yang memadai supaya tidak terjadi hal yang menyulitkan panitia.
Selain itu, juga dilakukan perbaikan preparing-nya, "Jadi banyak melakukan persiapan-persiapan, serta memperbanyak informasi awal buat guru.

"Yang tidak kalah penting yaitu uji coba sebelum pelaksanaan di TUK-TUK karena kan ada server central. Para guru latihan, ada beberapa proses yang harus dilakukan peserta di antaranya download soal," jelasnya.

Selain itu, nantinya sebelum memulai UKG, peserta akan diberi waktu 15 hingga 20 menit untuk berlatih membuka soal. Sementara itu, pada UKG periode Juli lalu, ada sejumlah peserta yang gagal mengikuti UKG dikarenakan kerusakan pada sistem jaringan di komputer. Untuk itu, para peserta yang gagal akan mengikuti UKG periode dua nanti.

Untuk tahun lalu yang berhasil mengikuti UKG di antaranya 271 dari guru TK serta 1825 dari guru SD. (awi/15)

Guru Harus Jadi Inspirator

Wiendu Nuryanti
( HARSEM/DOK )

 JAKARTA - Guru memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter setiap siswa. Diharapkan, guru dapat menjadi inspirator bagi murid, dalam membentuk karakter dan mengembangkan dunia pendidikan.

"Peran guru itu sangat penting, sehingga harus dapat menempatkan diri bukan hanya sebagai pengajar namun juga sebagai inspirator. 

Dengan cara mengajar yang benar, maka peran sebagai inspirasi itu akan muncul," ungkap Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, di Jakarta.

Dikatakan, pembangunan karakter merupakan sentral dari pendidikan nasional. 

Dimana, kebudayaan merupakan roh dari pendidikan karakter. Oleh karenanya, guru dan kepala sekolah menjadi komponen paling penting dan strategis untuk menyampaikan pesan karakter kepada para siswa dan generasi muda.

"Melalui pendidikan dapat menciptakan orang pandai. Namun, untuk menciptakan orang pandai dan berkehidupan cerdas serta santun, harus ditanamkan pula nilai-nilai kebudayaan dan katakter kepada siswa," imbuhnya.

Ditambahkan Wiendu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, fungsi pokok dari pendidikan dan kebudayaan nasional untuk mencerdasakan pendidikan bangsa. 

“Artinya, bukan hanya fisik, dan otak saja, tetapi juga naluri. Maka, keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri harus terus dikembangkan bersama," ujar Wiendu.

Sedang Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengatakan, pendidikan karakter merupakan program utama dalam pendidikan nasional yang dimulai sejak tahun 2010. 

Nilai yang terkadung dalam pendidikan karakter bersifat universal, seperti jujur, menghormati dan menghargai, bekerja sama.

"Oleh karenanya, ini bukan merupakan tanggungjawab guru dan sekolah semata, tapi juga merupakan tanggungjawab keluarga dan masyarakat secara luas," tuturnya. 

Dikatakannya, ketika masuk ada anak sekolah yang belum memiliki karakter, artinya, pendidikan yang diterima belumlah sempurnya.

 "Ketika di sekolah sudah mencakup pendidikan karakter, belum tentu di lingkungan masyarakat sekitarnya memberikan contoh kehidupan bermasyarakat yang baik," terang mantan Rektor Universitas Andalas itu. (K32/JBSM/15)

Asih Lebih Suka Jadi Guru TK

Asih ( harsem/Aris Wasita  Widiastuti )

SEMARANG-Pernah mengajar dari TK hingga jenjang SMP, Kepala TK PGRI 10 Siliwangi Asih mengungkapkan dirinya merasa lebih nyaman ketika menjadi pengajar di TK.

“Karena untuk jenjang TK, saya benar-benar bisa merasa dekat dengan anak-anak dan orang tua mereka,” jelasnya kepada Harsem saat ditemui baru-baru ini. Sementara, jika di SD, kebanyakan saat di sekolah, anak-anak akan dibimbing oleh guru. 

“Apalagi di SMP. Tapi kalau di TK itu kan ada kerja sama antara orang tua dengan guru untuk membimbing siswa,” kata dia yang pernah menjadi guru SD dari tahun 1992 hingga 1998 ini.

Apalagi jika awal tahun ajaran, banyak siswa yang masih merasa asing dengan kondisi sekolah. “Banyak di antara mereka yang masih sering menangis. Jadi orang tua masih harus mendampingi,” jelas pengajar kegiatan ekstrakurikuler batik di SMP Krista Mitra ini.

Selain itu, kondisi sekolah menjadi seperti posyandu. “Jadi ada komunikasi antara orang tua dengan guru untuk bisa menenangkan anak tersebut. Supaya dia bisa lebih mandiri saat mengikuti kegiatan belajar,” urai ibu dua putra ini.

Namun semikian, kondisi tersebut hanya berlangsung satu hingga dua minggu. “Untuk minggu ketiga, anak-anak sudah mulai tenang, tidak lagi mencari-cari orang tua mereka. Bahkan sudah banyak yang ditinggal,” jelas wanita kelahiran Semarang, 20 September 1957 ini.

Jika anak-anak sudah mandiri, maka mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan kondusif. “Kalau sudah demikian, baru kami menerapkan peraturan yang harus diikuti anak-anak, termasuk tata tertib kelas,” tandasnya. (awi/15)

Guru Jangan Jadi Korban Politik

Soebagyo Brotosedjati
(harsem/pustakaconan.blogspot.com)

SEMARANG- Jangan ada lagi guru yang menjadi korban politik. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah, Soebagyo Brotosedjati, baru-baru ini.

    “Jangan sampai ada lagi guru yang terkena dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah di suatu daerah,” jelasnya, usai Rapat Kerja Pendidikan Kabupaten/Kota di Jateng.

    Diakuinya, pihaknya sering menerima laporan terkait kepindahan guru yang dilakukan tanpa ada alasan jelas. “Mutasi guru dilakukan tanpa ada alasan yang rasional,” jelasnya.

    Menurutnya, pelaksanaan pilkada memang kerap mempengaruhi kebijakan pendidikan di suatu daerah, terutama berkaitan dengan penempatan dan mutasi jabatan kepala sekolah, pengawas, serta guru.

    Dirinya mengungkapkan, terkait hal tersebut seharusnya Dinas Pendidikan setempat harus diberikan kesempatan terkait dengan mutasi guru. “Jangan dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak dalam menempatkan guru, tetapi dari profesionalitas masing-masing,” kata dia.

    Sejauh ini, pihaknya memiliki Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI. “Lembaga ini menampung keluhan dan membantu teman di daerah yang diperlakukan tidak adil. Contohnya seperti mutasi tanpa ada kejelasan,” ujar Ketua PGRI Jateng ini.

    Pihaknya akan terus mengawal kebijakan pendidikan di setiap daerah. “Terutama yang diperlakukan tidak adil seperti itu,” ujarnya. Dia mengakui dampak pilkada terhadap kebijakan pendidikan dan penempatan guru hampir merata terjadi di setiap daerah, misalnya di daerah yang mencurigai PGRI mendukung salah satu calon kepala daerah.

Padahal, PGRI bersifat independen sehingga tidak tepat guru-guru anggota PGRI  menjadi korban politik. Untuk mencegah guru-guru menjadi korban politik terkait pilkada, Soebagyo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak terkait.

“Kami akan membantu jika ada teman-teman yang diperlakukan tidak adil dan mengupayakan pembelaan. Guru harus dinilai dari profesionalitasnya, bukan atas dasar senang atau tidak senang,” tegasnya. (awi/15)

Berzakat Latih Kepedulian Sosial Siswa

 LATIH KEPEDULIAN: Para siswa berzakat untuk melatih kepedulian para sesama.
(HARSEM/ARIS WASITA WIDIASTUTI)

SEMARANG- Pada setiap bulan Ramadan, umat muslim berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Salah satunya dengan berzakat.  Zakat tidak hanya dilakukan oleh umat muslim dewasa, namun haruslah dilakukan sedini mungkin. Tak terkecuali dengan yang dilakukan oleh puluhan siswa SD Muhammadiyah 01.
    

Kepala sekolah, Sadiyo mengatakan, zakat dilakukan oleh para siswa untuk melatih jiwa kepedulian pada para siswa. “Ada beberapa siswa yang berasal dari keluarga berkecukupan, namun tidak sedikit siswa yang layak dibantu,” paparnya.
    

Untuk itu, zakat dilakukan dari siswa dan untuk siswa. “Jadi zakat dari siswa, kami berikan ke siswa lain yang berasal dari keluarga kurang mampu,” kata dia. Jumlah keseluruhan ada 60 bungkus beras. “Masing-masing bungkus beras seberat 2,5 kg,” tambahnya
 

Sedangkan, sekolah juga memperbolehkan siswa yang berzakat dalam bentuk uang yaitu masing-masing Rp 20 ribu. “Untuk keseluruhan, jumlah uang yang terkumpul ada Rp 1 juta,” kata dia.
Pengumpulan zakat salah satu kegiatan mengisi kegiatan pesantren kilat Ramadan ini. Guru PAI, Amin Yasro mengatakan, ada beberapa materi yang disampaikan pada pelaksanaan pesantren ini.
   

 “Di antaranya materi tentang akhlak, baca Alquran serta pemutaran film tentang keagamaan,” paparnya.  Ada pula kegiatan yang merupakan tradisi sehari-hari. “Yaitu sholat Dhuha, selama Ramadan ini juga kami adakan,” jelasnya.
     

Dikatakan, untuk tujuan dari pesantren kilat ini yaitu untuk memberikan motivasi kepada siswa supaya lebih giat dalam beribadah. “Jadi yang kami sampaikan selama pesantren kilat ini di antaranya seni, ibadah serta akhlak,” ujarnya.
    

Pesantren diikuti oleh siswa mulai dari kelas satu hingga enam. “Bahkan siswa kelas satu sudah kami biasakan untuk mengikuti sholat Dhuha, ini untuk membentuk keimanan mereka. Semakin dini maka akan semakin baik,” paparnya. (awi/15)

Tersiksa di Dunia Kerja, Lari ke Dawai

Yuda Prayitno (HARSEM/Adhitia A-JBSM)

 

SEMPAT mengenyam pendidikan di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Yuda Prayitno (36) harus pindah ke Semarang untuk menuruti orang tua. 

 

Dia kemudian menyelesaikan kuliah di salah satu universitas swasta di jurusan teknik elektro. Usai diwisuda, Yuda lantas bekerja di beberapa perusahaan yang sejalur dengan jurusannya.

Tapi bekerja tak sesuai dengan apa yang disuka membuatnya ‘tersiksa. Pria kelahiran Kendal itu akhirnya memutuskan keluar dan pindah profesi. Kini, dia menjadi pengajar di salah satu sekolah musik di Semarang yang membidangi gitar klasik.

“Saya belajar memetik gitar secara otodidak. Saya belajar dari teman-teman sepermainan dulu. Waktu itu, ingin belajar di sekolah musik tapi tak mungkin karena biayanya mahal,” jelas Yuda saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (28/8).

Saat diterima di ISI jurusan musik, dia mengaku sangat senang. Namun, mengingat pesan orang tua, dia akhirnya memilih meninggalkan Jogja meski belum genap satu tahun kuliah. 

 

Di Semarang, selain menimba ilmu di bidang elektro, dia juga menimba ilmu gitar di sekolah musik. Dia lantas melampiaskan kegemarannya dengan memetik dawai gitar dari kafe ke kafe. Yuda selama beberapa tahun bergabung dalam band Dimensi dan sempat mewarnai dunia musik Semarang.

Keahliannya memetik gitar juga terus diasah. Gitar klasik menjadi perhatian khususnya karena memiliki karakter khas. Dia juga berkali-kali mengikuti festival di tingkat nasional. Terakhir, bulan lalu dia mengikuti Surabaya Guitar Festival dan berhasil menyabet juara dua.

Kini, Yuda coba menurunkan keahliannya itu pada anak didiknya. Setiap hari, ada 5-10 siswa yang mengikuti kelasnya.

“Sebagian besar murid saya adalah anak-anak. Tapi ada juga remaja dan orang tua,” tambahnya.
Kemarin Yuda juga membuktikan kepiawaiannya dalam memetik gitar dengan berbagai teknik. Salah satunya yakni teknik memukul tubuh gitar yang seolah membuat alat musik tersebut sebagai perkusi.

 

Yuda menegaskan, gitar bisa menjadi sumber bunyi apapun dengan kreativitas pemusiknya masing-masing. Yang utama, bunyi yang dihasilkan bisa diterima oleh pendengar. (Adhitia Armitrianto-JBSM/16)

Urusan Guru, Urusan Provinsi

SEMARANG – Paguyuban Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jateng sangat mendukung upaya pemerintah pusat yang akan mengalihkan kewenangan persoalan guru dari pemkab/pemkot ke provinsi. Pasalnya, hal itu dapat mendorong proporsionalitas kompetensi guru.

Demikian disampaikan oleh Ketua PGSI Jateng Muh Zen, kemarin. Ia mengatakan, dengan adanya pengalihan kewenangan ke provinsi itu, maka nantinya akan memudahkan pemerintah pusat untuk memantau kondisi guru di daerah.

Ia menilai selama ini keberadaan guru tidak terlihat jelas. Karena, kewenangan untuk menangani persoalan guru diserahkan pada masing-masing pemkab/pemkot. “Dengan adanya pengalihan kewenangan itu, maka saya yakin kualifikasi akademis, proporsionalitas kompetensi, dan kesejahteraan guru pun dapat meningkat,” kata Anggota Komisi E dari Fraksi PKB DPRD Jateng.

Ia melanjutkan, pengalihan kewenangan itu juga sebagai bentuk bukti keseriusan pemkab/ pemkot dalam penganggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Selama ini, kata dia, gaji guru menjadi salah satu bagian dalam alokasi 20% anggaran untuk pendidikan. Padahal, menurut dia, alokasi gaji guru itu berasal dari pemerintah pusat.

“Dengan begitu, pemkab dan pemkot harus bisa membuktikan bahwa anggaran pendidikan di masing-masing kabupaten/ kota benar-benar 20 persen,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Dalam Negeri sedang menganalisa mengenai pengalihan kewenangan urusan guru di Indonesia. Untuk saat ini, pemerintah pusat masih dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah.(ano/12)

SDN Candi 04 Libatkan Siswa Bagi Zakat

 URUSI ZAKAT: Para siswa kelas enam SDN Candi 04 mengurusi zakat HARSEM/ARIS WASITA WIDIASTUTI

 

SEMARANG- Melibatkan siswa dalam pemberian zakat dilakukan oleh SDN Candi 04. Guru Pendidikan Agama Islam, Komarudin mengatakan, untuk kegiatan pengumpulan maupun pembagian zakat melibatkan 10 siswa dari kelas enam.
    

Para siswa juga menakar beras yang rencananya dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. “Satu bungkusnya ada 2,5 kg beras,” jelasnya saat ditemui, kemarin.
Dikatakan, dengan melibatkan siswa sekaligus bertujuan membina siswa agar siap terjun ke masyarakat. “Mempersiapkan mereka untuk jadi amil,” tambahnya.
    

Selain itu, para siswa juga diharapkan bisa membantu dalam pendistribusian. “Distribusi kami lakukan kepada sejumlah siswa yang membutuhkan, dan warga sekitar sekolah,” jelasnya.
    

Sejauh ini, masing-masing kelas akan ada 10 siswa yang memperoleh bantuan. “Tapi itu juga bisa lebih, selain itu, ada sejumlah warga sekitar juga membutuhkan uluran bantuan,” kata dia.
    

Jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu. “Kalau tahun lalu, ada sekitar 95 bungkus beras yang kami bagikan, jadi pada tahun ini ada peningkatan,” ujarnya.
    

Akan ada 100 bungkus beras yang dibagikan. “Ada juga sejumlah orang tua yang mengumpulkan uang, namun besarannya tidak kami tentukan, ada yang Rp 5000,  ada juga yang kurang dari itu bahkan lebih,” jelasnya.
   

Untuk uang yang terkumpul tersebut digunakan untuk dana operasional KKG (Kelompok Kerja Guru) PAI. 

 

“Untuk meningkatkan kualitas PAI,” tambahnya. Sementara itu, kegiatan lain selama bulan ini, hampir setiap hari para siswa mengikuti pesantren kilat. “Karena pesantren kilat bersamaan dengan pelajaran Agama Islam, mereka juga menggunakan pakaian muslim,” terangnya.
    

Tak hanya itu, pada tanggal 9 Agustus lalu, para siswa juga mengikuti kegiatan buka bersama yang diadakan oleh sekolah. “Tapi yang kami libatkan siswa kelas tiga hingga enam, kalau siswa kelas satu dan dua kan mereka masih terlalu kecil,” terangnya.
    

 Dirinya mengatakan, hingga saat ini tidak ada kendala dalam proses pengumpulan zakat. “Semoga dalam pembagiannya juga tidak ada kendala, karena kami sudah mendata siswa maupun warga yang berhak memperoleh bantuan zakat,” tandasnya. (awi/15)

Siswa Nakal SDIT Harapan Bunda, Dilatih Kemandirian di Desa

 Siti Utami
(HARSEM/ARIS WASITA WIDIASTUTI)

SEMARANG- Ada yang unik dengan sistem mengajar yang diterapkan oleh Siti Utami. Salah satu guru SDIT Harapan Bunda ini melakukan pendekatan kepada siswa nakal dengan cara yang tidak biasa.   

“Kebetulan asal saya Sukoharjo, dulu ketika saya belum berkeluarga, saya pernah mengajak anak-anak yang nakal untuk pulang ke desa,” jelasnya kepada Harsem, baru-baru ini.
    

Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Dirinya ingin mengajarkan kemandirian kepada para siswa yang dianggapnya istimewa tersebut. “Karena bisa jadi mereka nakal karena manja,” jelasnya.
    

Untuk itu, dirinya ingin agar para siswa tersebut benar-benar memahami sebuah kerja keras. “Saat itu ada tujuh siswa yang saya ajak pulang ke asal saya. Tentunya sebelum itu saya minta kesepakatan dengan orang tua terkait kegiatan ini, dan ternyata mereka setuju,” urainya.
    

Saat mengikuti kepulangannya ke Sukoharjo, para siswa ini diajak untuk melakukan banyak kegiatan. “Contohnya ketika mau makan, mereka saya ajak untuk memetik sayur terlebih dahulu, jadi kalau ingin menikmati sesuatu, ya harus kerja keras dulu,” paparnya.
   

Selain itu, para siswa juga diajarkan untuk mencuci baju sendiri. “Awalnya mereka banyak mengeluh, tapi saya biasakan. Bahkan saat perjalanan, mereka saya ajak naik kendaraan umum, padahal kebanyakan mereka dari keluarga berada,” urainya.
    

Dampak dari kegiatan tersebut, dirinya bisa membuat anak-anak untuk lebih mengerti apa itu usaha. “Istilah saya, dengan kegiatan ini saya berhasil ‘menjinakkan’ anak-anak,” selorohnya.
    

Dari kegiatan tersebut, dirinya juga berhasil menjadi juara I tingkat Kota Semarang lomba menulis esai tentang perjuangan seorang guru. “Saya menuliskan pengalaman itu,” tambahnya.
    

Apalagi, dirinya yang memiliki latar belakang pendidikan Sastra Indonesia, dan menyukai dunia tulis. “Saya suka menulis tapi untuk konsumsi sendiri, kalau yang dipublikasikan baru kali itu,” terangnya.
    

Selain itu, dirinya juga pernah dianugerahi juara II guru berprestasi untuk tingkat UPTD Kecamatan Pedurungan. Tak hanya itu, wanita kelahiran Sekoharjo 15 April 1978 ini juga berhasil mengantarkan para siswa untuk lomba pramuka tingkat nasional. (awi/15)

Perlu Pelatihan Guru

 Subandi (HARSEM/TEGUH ARGARI BISONO)

 

DEMAK- Pria energik ini sudah lama mengajar, sekitar 12 tahun, baik di SMP maupun swasta. Alumnus IKIP Semarang ini mengajar Geografi. Kini ia menjadi ketua yayasan yang menaungi SMK Bhakti Nusantara di Mranggen, Demak. Mantan anggota DPRD Demak itu menyayangkan adanya Ujian Kompetensi Guru yang kemungkinan diambil dari anggaran peningkatan mutu guru.
 

“Untuk meningkatkan mutu guru, seharusnya langsung diadakan workshop atau pelatihan untuk guru saja,” ungkap penerima sertifikat guru sejak tahun 2009 itu. Kini SMK Bhakti Nusantara memiliki 800 siswa. 

Kebanyakan masuk  Jurusan Busana, Akuntansi dan Multimedia. Perusahaan di bidang garmen juga membantu sekolah ini, berupa peralatan mesin jahit. “Sedang gedung perpustakaan dibantu pemerintah pusat,” ungkapnya. 
 

Siswanya justru kebanyakan berasal dari kecamatan di luar Mranggen, seperti Karangawen dan Tegowanu. “Maklum, anak-anak sekarang kan tak mau sekolah yang di dekat rumahnya,” ungkapnya. 
 

Di sela-sela waktu luangnya, Pak Bandi juga seorang penjual mobil bekas. Maka bagi yang ingin memiliki mobil bekas, pria tinggi besar itu, narasumber yang tepat untuk dimintai pertimbangan. Soal harga mobil bekas, dia tahu persis. 

“Saya tidak mau cari untung banyak dari jual mobil bekas, paling hanya Rp 1 juta sampai Rp 2 juta,” tambahnya. (15) 

Pulang Paksa dari Rumah Sakit Demi UKG

 BERSALAMAN: Kepala SMPN 7 Tegal, Faris Muzayin tampak sedang menyalami Istiati
HARSEM/JBSM/NURYANTO AJI

 

TEGAL-  Istati seusai mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi guru TK dan SD di Tempat UKG SMP Negeri Tegal kemarin, tampak tak seriang teman-temannya. Bahkan dia berjalan dengan cara menyeret kaki kananya. Ternyata guru SDN Tegalsari 5 Tegal itu mengaku pulang paksa dari rumah sakit demi bisa mengikuti UKG Online. Tidak hanya itu, sebagian besar peserta UKG pun guru yang akan memasuki masa pensiun.
 

 ''Mestinya saya hari ini (kemarin-red) harus tetap berada di rumah sakit sehabis operasi tumor. Namun karena ada UKG saya terpaksa pulang paksa,'' akunya. Dia menyatakan hal itu kepada Kepala SMPN 7 Faris Muzayin yang menyalami peserta di pintu keluar sekolah. Mendengar itu, Faris pun hanya menyatakan supaya Istiati sabar.
 

Pujadi, sambil bersalaman dengan Faris mengaku kesulitan menggarap soal. Bahkan menurut kepala SD itu, banyak peserta yang hanya mendapat nilai berkisar 50. Mujagidin seusai ujian mengaku mendapat nila 58. Dia khawatir tak lulus karena Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang dia dengan 70. Namun dia sedikit terhibur karena kepala sekolahnya menelpon KKM-nya 40.
 

Tak Ada Jawaban 

UKG di SMPN 7 dibagi tiga gelombang. Gelombang I pukul 07.30 - 10.00, gelombang II pukul 10.30 - 13.00 dan gelombang III pukul 13.30 - 16.00. Setiap gelombang, dialokasikan 30 menit bagi semua peserta di ruangan untuk mengikuti sosialisasi cara-cara mengisi soal ujian. Sedangkan materi pertanyaan diambil dari Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional.
 

Meski sudah mengikuti sosialisasi 30 menit, namun banyak pula guru TK dan SD yang kesulitan menjawab secara online. ''Yah, tidak hanya kami saat ini sedang berpuasa, juga kami ini termasuk UT,'' ujar Harmoyo. Maksudnya, kelakar dia, Utek Tua. Karena materi soal adalah yang dihadapi sehari-hari oleh guru, guru yang dikenal player organ tunggal itupun mengaku tak belajar.
 

Beberapa guru kemarin menyampaikan, ternyata dalam UKG itu ada soal yang tak ada pilihan jawabannya. Selain itu ada juga soal yang tak ada satuannya, sehingga jawaban tak komplet, seperti soal Matematika dan Fisika. (Nuryanto Aji/JBSM/15)

 

UKG Ditunda, Guru Kecewa

 SERVER UKG MACET: Sejumlah guru-guru SMP yang mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) pada hari pertama di SMA 1 Semarang, kemarin. Mereka  terpaksa tidak dapat mengerjakan materi tes secara on line karena ada gangguan teknis dari server pusat. (HARSEM/JBSM/ MAULANA M FAHMI)

SEMARANG- UKG kemarin batal, karena peserta gagal terhubung ke server pusat. Alhasil, para guru kecewa.
 

Dengan semangat dan niat, sebanyak 20 pendidik bersertifikat dari SMPN 2 Semarang yang terdaftar sebagai peserta Uji Kompetensi Guru (UKG) tiba di lokasi tes yang bertempat di SMA 1 Semarang, kemarin.  Tepat pukul 07.00 mereka memasuki ruang komputer dan siap mengerjakan ujian dengan materi profesional dan pedagogik melalui sistem online.
 

Setelah mengisi nomor peserta serta nomor urut pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) untuk kemudian klik login. Ternyata yang mereka dapat adalah tulisan ''No Peserta dan NUPTK yang anda masukkan salah'', padahal menurut salah satu peserta Etty Sugiarti (53), nomor yang diinputkan sudah benar.
 

Guru Sejarah ini mengatakan, sudah berulang kali dirinya mencoba memasukkan kedua nomor tersebut, tapi berkali-kali gagal. ''Sudah berulang kali login tapi hasilnya tetap sama,'' ungkapnya. Dan ternyata kondisi itu tidak dialaminya sendiri, sebab teman sejawatnya yang berada di ruang itu juga mengalami hal sama. 

Kejadian tidak bisa terhubung atau tidak konek ke server pusat berlangsung hingga hampir jam ujian selesai pada pukul 10.00. Dan para guru yang resah dan kecewa itu akhirnya hanya bisa menunggu di dalam atau luar ruangan, tanpa melakukan apa-apa.
 

Pengawas Ruang UKG, Pudjijono Wasis menyampaikan, pihaknya sudah menghubungi Dinas Pendidikan Kota Semarang, tapi hanya disuruh menunggu kabar lebih lanjut. ''Saya tidak tahu apa penyebab server tidak bisa konek, tapi katanya hanya suruh menunggu saja,'' tutur guru SMA 1 itu.
Peserta ujian lainnya, Djoko Suprayitno asal SMPN 8 Semarang pun mengaku, kecewa dengan keadaan ini. 

"Teknisnya UKG ini bagi saya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah, hanya saja dengan tertundanya ujian hari saya jadi kecewa," ungkapnya.
 

Etty pun menyampaikan, daripada dipaksakan pelaksanaan UKG yang ternyata belum siap ini, lebih baik pemerintah melakukan monitoring saja ke sekolah-sekolah jika hendak memetakan kompetensi guru bersertifikat. ''Hal itu lebih efektif dan tidak banyak biaya dibandingkan ujian dengan sistem online yang belum tentu semua guru dapat melakukan, terutama mereka yang berada di daerah pelosok,'' katanya.
 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin saat dimintai konfirmasi menyampaikan, pihaknya membenarkan penundaan UKG, karena kesalahan teknis atau server yang bermasalah. Namun harapannya, penundaan ini hanya terjadi pada hari pertama saja, sedangkan untuk pelaksaaan UKG hari ini, akan diadakan sesuai jadwal.
 

"Rencananya guru yang hari ini batal mengikuti UKG akan dialihkan setelah jadwal UKG yang ditentukan jauh-jauh hari. Bisa saja pada hari Minggu, atau Senin depan. Itu semua nanti tergantung dari keputusan pemerintah pusat," katanya.
 

Terpisah, Kepala bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu PendidikanLPMP Jawa Tengah Tartib Supriyadi  mengatakan, masalah teknis yang menyebabkan tertundanya UKG hari pertama ini juga dialami di seluruh daerah di Pulau Jawa. 

Adapun, berdasarkan informasi yang diketahuinya, daerah yang berhasil melaksanakan UKG yakni wilayah Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua.
 

''Rencananya dari informasi terakhir, pelaksanaan UKG yang tertunda di Pulau Jawa pada hari pertama ini akan diganti pada hari terakhir pelaksanaan uji ulang tersebut,'' tandasnya. (Anggun Puspita/JBSM/15)