Umumkan Hasil UKG Harus Lebih Bijaksana

 Sulistiyo
(HARSEM/DOK)

JAKARTA- Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo meminta kepada Kemdikbud untuk lebih bijaksana dalam mengumumkan hasil UKG. Menurutnya, dengan mengumumkan hasil UKG yang rendah, akan mengikis kepercayaan para orang tua murid.
 

"Dengan mengumumkan nilai UKG yang rendah, yang katanya ada yang mendapat nilai nol akan menyebabkan kepercayaan orang tua murid kepada guru menjadi berkurang. Anak-anak bisa saja menjadi tidak hormat lagi kepada gurunya. Padahal, ini bukan kesalahan guru," tegasnya.
 

Anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan, hasil UKG tidak bisa dijadikan sebagai peta atau gambaran kompetensi guru yang sebenarnya. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada pemerintah untuk menyiapkan pembinaan dan pelatihan kepada para guru secara serius.
 

"Saya curiga UKG ini tidak menggambarkan kompetensi guru yang sebenarnya. Jika belum bisa menggambarkan, maka perlu ada upaya lain dari pemerintah. Kami ingin pembinaan dilakukan dengan sebaik-baiknya," tandasnya.
 

Untuk pelaksanaan UKG gelombang kedua, pihaknya berharap agar pemerintah dapat mempersiapkan dengan matang, utamanya tempat ujian dilaksanakan. Sehingga, tidak terjadi masalah yang justru merugikan guru. "Harus diseleksi dulu TUK mana saja yang siap, jangan sampai menyelenggarakan UKG di TUK yang bermasalah," pungkas Sulistiyo. (K32/JBSM/15)

HENTIKAN SEMENTARA UKG!

 Sulistiyo
HARSEM/DOK

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menghentikan sementara pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG). Mengingat, kacaunya pelaksanaan UKG di sejumlah daerah.
Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo,  kemarin menyatakan agar Kementerian jangan malu untuk introspeksi. 

“PGRI menyarankan agar UKG dihentikan sementara, dan dilakukan perbaikan. Setelah semua siap, baru dijalankan kembali," ujarnya.
 

Dirinya menyesalkan pernyataan pihak Kemdikbud yang menyebutkan kekacauan terjadi pada tataran operator dan guru. Menurutnya, hal itu tidaklah benar. Para operator dan guru sudah sangat memahami apa yang harus dilakukan saat pelaksanaan UKG tersebut.
 

"Kesalahan bukan pada tataran operator dan guru yang memasukkan data, mereka sudah sangat paham. Sistemnya yang belum baik. Saya sesalkan mengapa kementerian harus mencari kambing hitam," ungkapnya.
 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidik Kemdikbud, Syawal Gultom mengatakan, kekacauan pelaksanaan UKG disebabkan karena masalah teknis dan administratif. Terkait teknis, operator dinilai gagal melakukan instalasi program, meskipun yang bersangkutan telah mendapatkan pelatihan.
 

Sementara persoalan administratif terjadi karena dianggap adanya perubahan data, dan kesalahan melakukan input data oleh peserta. Hal itu yang dianggap sebagai penyebab tidak terkoneksinya dengan server pusat.
 

Lebih lanjut, anggota DPD Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan, kekacauan pelaksanaan UKG tidak hanya merugikan para guru sebagai peserta, namun, para siswa. Menurutnya, dalam kurun waktu satu minggu sebelum UKG, para guru lebih banyak fokus untuk mempersiapkan diri mengikuti uji tersebut.
 

"Guru yang sudah tersertifikasi ini memiliki kewajiban untuk mengajar 24 jam, kalau seperti ini otomatis mereka mengabaikan jam belajar mengajar. Praktis selama seminggu ini menjadi tidak efektif," tutur Sulistiyo.
 

Terkait dengan niat pemerintah untuk terus menjalankan UKG, dirinya berharap agar pemerintah mau mempertimbangkan kembali. "Ya silakan saja, tapi apakah keadaan ini tidak mengganggu dan tidak menimbulkan kontraproduktif. Analisis kementerian yang menyalahkan guru dan operator itu tidak tepat, kami minta dikaji kembali," tegasnya.
 

Ahmad Saryono, Ketua PGRI Temanggung, yang juga bertugas sebagai pengawas UKG menyesalkan pernyataan pihak Kemdikbud yang seakan menyalahkan operator dan para peserta ujian. Menurutnya, kesalahan terletak pada sistem yang dibuat oleh pusat. Banyak data peserta yang tidak dapat terverifikasi.
 

"Saya selaku pengawas juga membantu mereka untuk menginput data sesuai dengan nomor peserta, tapi banyak yang tidak dapat log in. Sistem data pusat yang tidak valid, tapi teman-teman guru yang disalahkan, itu tidak benar. Ada yang bisa log in, namun soalnya tidak sesuai," ungkapnya.

Satu Titik
Dijelaskan, di Temanggung terdapat lima titik tempat uji kompetensi, namun, yang dapat mengakses hanya satu titik. "Itu pun hanya dua ruangan yang bisa. Pada gelombang pertama bisa mengakses, tapi saat ujian siang tidak bisa terkoneksi lagi, Jadi, sistem di Jakarta yang harus diperbaiki," ungkapnya.
 

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retna Listyarti mengatakan, carut marutnya UKG terjadi secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Hal yang dominan adalah tidak tersedianya jaringan internet yang baik, dimana server pusat tidak dapat diakses oleh peserta ujian.
 

"Jika ada yang dapat mengakses, banyak masalah lain, seperti soal yang ada tidak sesuai dengan bidang studinya, ada pilihan jawaban namun soalnya tidak ada, atau ada soal namun tidak ada pilihan jawaban, tidak ada gambar/grafis/tabel padahal soalnya berhubungan dengan gambar/grafis/tabel," sebutnya.
 

Selain itu, sambung Retno, kekacauan pelaksanaan UKG juga merugikan peserta didik. "Banyak guru yang meninggalkan sekolah untuk mengikuti UKG. Ini jelas merugikan peserta didik yang tidak mendapatkan kegiatan belajar mengajar," pungkasnya.

Ditunda Oktober
Sedang Uji Kompetensi Guru (UKG) di Kota Salatiga, Senin (30/7) kemarin yang akhirnya gagal itu,  dinyatakan ditunda dan akan dilaksanakan bersamaan dengan UKG tahap ke II Kemendikbud, bulan Oktober mendatang.
 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Salatiga, H Susanto mengatakan, kegagalan saat itu karena server internet dari pusat tidak bisa diakses. Hari pertama itu, seharusnya ada tiga gelombang ujian dengan gagalnya UKG, maka para guru mengaku kecewa dan menyayangkan langkah pemerintah pusat ini.
 

“Yang jelas, peserta UKG hari pertama itu akhirnya ditunda, ini sesuai pesan atau perintah dari LPMP Semarang. Dan baru saya terima pagi tadi dan sudah kami umumkan ke sekolah-sekolah,” kata Susanto.
 

Sementara, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Salatiga, Munadzir mengakui dengan kegagalan UKG itu tersebut merupakan bukti jika agenda itu harus dievaluasi. Juga, adanya persiapan yang benar-benar matang dari Kementerian Dikbud.
 

“Kalau memang pelaksanaan program UKG ini telah disiapkan secara bagus dan matang, maka tidak mungkin terjadi seperti ini. Ini harus ada evaluasi agar ke depan dapat terlaksana baik sesuai jadwal. Kompetensi guru itu diukur bukan dari 100 soal saja tetapi dari segala aspek dalam kesehariannya,” tandas Munadzir. (K32/JBSM/hes/15)

Pulang Paksa dari Rumah Sakit Demi UKG

 BERSALAMAN: Kepala SMPN 7 Tegal, Faris Muzayin tampak sedang menyalami Istiati
HARSEM/JBSM/NURYANTO AJI

 

TEGAL-  Istati seusai mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi guru TK dan SD di Tempat UKG SMP Negeri Tegal kemarin, tampak tak seriang teman-temannya. Bahkan dia berjalan dengan cara menyeret kaki kananya. Ternyata guru SDN Tegalsari 5 Tegal itu mengaku pulang paksa dari rumah sakit demi bisa mengikuti UKG Online. Tidak hanya itu, sebagian besar peserta UKG pun guru yang akan memasuki masa pensiun.
 

 ''Mestinya saya hari ini (kemarin-red) harus tetap berada di rumah sakit sehabis operasi tumor. Namun karena ada UKG saya terpaksa pulang paksa,'' akunya. Dia menyatakan hal itu kepada Kepala SMPN 7 Faris Muzayin yang menyalami peserta di pintu keluar sekolah. Mendengar itu, Faris pun hanya menyatakan supaya Istiati sabar.
 

Pujadi, sambil bersalaman dengan Faris mengaku kesulitan menggarap soal. Bahkan menurut kepala SD itu, banyak peserta yang hanya mendapat nilai berkisar 50. Mujagidin seusai ujian mengaku mendapat nila 58. Dia khawatir tak lulus karena Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang dia dengan 70. Namun dia sedikit terhibur karena kepala sekolahnya menelpon KKM-nya 40.
 

Tak Ada Jawaban 

UKG di SMPN 7 dibagi tiga gelombang. Gelombang I pukul 07.30 - 10.00, gelombang II pukul 10.30 - 13.00 dan gelombang III pukul 13.30 - 16.00. Setiap gelombang, dialokasikan 30 menit bagi semua peserta di ruangan untuk mengikuti sosialisasi cara-cara mengisi soal ujian. Sedangkan materi pertanyaan diambil dari Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional.
 

Meski sudah mengikuti sosialisasi 30 menit, namun banyak pula guru TK dan SD yang kesulitan menjawab secara online. ''Yah, tidak hanya kami saat ini sedang berpuasa, juga kami ini termasuk UT,'' ujar Harmoyo. Maksudnya, kelakar dia, Utek Tua. Karena materi soal adalah yang dihadapi sehari-hari oleh guru, guru yang dikenal player organ tunggal itupun mengaku tak belajar.
 

Beberapa guru kemarin menyampaikan, ternyata dalam UKG itu ada soal yang tak ada pilihan jawabannya. Selain itu ada juga soal yang tak ada satuannya, sehingga jawaban tak komplet, seperti soal Matematika dan Fisika. (Nuryanto Aji/JBSM/15)

 

UKG Jalan Terus

Tubagus Dedi Gumelar: UKG Jadi Sia-sia (HARSEM/DOK)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan menghentikan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG), meski banyak daerah yang mengalami kekacauan. Pihaknya mengklaim ada sejumlah provinsi yang sama sekali tidak mengalami gangguan.

"Menurut saya, semua tempat uji kompetensi (TUK) yang lancar harus dilanjutkan, kecuali yang bermasalah ditunda Oktober. Karena kenyataannya ada beberapa provinsi yang TUK-nya berjalan seratus persen. Apa seperti itu harus dihentikan?" kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud, Syawal Gultom, kemarin.

Dirinya menyebutkan provinsi yang tidak mengalami gangguan teknis pelaksanaan UKG di antaranya Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. "Banyak yang 90 persen TUK-nya aktif. Jadi jangan dilihat yang tidak aktif. UKG yang ditunda itu bukan di provinsi, tapi di daerah yang tidak lancar," tandasnya.

Mantan Rektor Universitas Negeri Medan itu menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan kepada daerah yang bermasalah untuk menghentikan pelaksanaan UKG. Sehingga, para guru yang berada di daerah tersebut tidak perlu mendatangi TUK, dan diharapkan tetap menjalankan tugasnya untuk mengajar di sekolah masing-masing.

"Di tempat yang ngadat, sudah diumumkan ditunda pada bulan Oktober. Jadi guru tidak perlu datang ke TUK," imbuh Syawal. Dirinya tetap berkeyakinan penyebab terjadinya kekacauan ujian disebabkan karena perbedaan data dan gangguan jaringan internet. Pihaknya yakin, pelaksanaan UKG pada bulan Oktober yang akan datang tidak akan mengalami kekacauan seperti saat ini.

"Pada Oktober nanti, tidak mungkin lagi ada perbedaan data dan ganguan internet, karena yang dipanggil hanya guru yang sudah submit," tegas Syawal. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nasrudin mengungkapkan, hasil kunjungan kerja ke daerah didapatkan fakta memang banyak TUK yang tidak terkoneksi untuk melaksanakan UKG. Menurutnya, terjadi kegagalan teknologi dari server pusat, yang mengakibatkan kekacauan.

"Persoalannya memang pada jaringan pusat, sehingga soal-soal tidak dapat muncul. Seharusnya UKG ini tidak dilaksanakan serempak seluruh Indonesia, baiknya dilakukan per wilayah," ungkapnya.

Sementara itu, anggota komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Tubagus Dedi Gumelar menyatakan, pelaksanaan UKG yang telah menelan biaya besar menjadi sia-sia karena diwarnai dengan sejumlah permasalahan di daerah. Dirinya menilai, persiapan UKG seperti tidak maksimal, sehingga  menimbulkan kekacauan.

"UKG digelar untuk mengukur guru yang telah disertifikasi, itu sama dengan menganulir apa yang telah dikeluarkannya sendiri," tandasnya. 

Terkait dengan anggaran UKG, dirinya menyatakan tidak mengetahui secara detail berapa total anggaran yang dialokasikan oleh kementerian untuk pelaksanaan uji tersebut. Karena, rincian anggaran yang digunakan untuk UKG tidak dipaparkan di depan DPR.

"Kami hanya menyetujui anggarannya saja, tapi tidak disampaikan secara rinci. Yang jelas, UKG itu menelan banyak biaya," pungkas Dedi. (K32/15)