UKG Jalan Terus

Tubagus Dedi Gumelar: UKG Jadi Sia-sia (HARSEM/DOK)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan menghentikan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG), meski banyak daerah yang mengalami kekacauan. Pihaknya mengklaim ada sejumlah provinsi yang sama sekali tidak mengalami gangguan.

"Menurut saya, semua tempat uji kompetensi (TUK) yang lancar harus dilanjutkan, kecuali yang bermasalah ditunda Oktober. Karena kenyataannya ada beberapa provinsi yang TUK-nya berjalan seratus persen. Apa seperti itu harus dihentikan?" kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud, Syawal Gultom, kemarin.

Dirinya menyebutkan provinsi yang tidak mengalami gangguan teknis pelaksanaan UKG di antaranya Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. "Banyak yang 90 persen TUK-nya aktif. Jadi jangan dilihat yang tidak aktif. UKG yang ditunda itu bukan di provinsi, tapi di daerah yang tidak lancar," tandasnya.

Mantan Rektor Universitas Negeri Medan itu menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan kepada daerah yang bermasalah untuk menghentikan pelaksanaan UKG. Sehingga, para guru yang berada di daerah tersebut tidak perlu mendatangi TUK, dan diharapkan tetap menjalankan tugasnya untuk mengajar di sekolah masing-masing.

"Di tempat yang ngadat, sudah diumumkan ditunda pada bulan Oktober. Jadi guru tidak perlu datang ke TUK," imbuh Syawal. Dirinya tetap berkeyakinan penyebab terjadinya kekacauan ujian disebabkan karena perbedaan data dan gangguan jaringan internet. Pihaknya yakin, pelaksanaan UKG pada bulan Oktober yang akan datang tidak akan mengalami kekacauan seperti saat ini.

"Pada Oktober nanti, tidak mungkin lagi ada perbedaan data dan ganguan internet, karena yang dipanggil hanya guru yang sudah submit," tegas Syawal. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nasrudin mengungkapkan, hasil kunjungan kerja ke daerah didapatkan fakta memang banyak TUK yang tidak terkoneksi untuk melaksanakan UKG. Menurutnya, terjadi kegagalan teknologi dari server pusat, yang mengakibatkan kekacauan.

"Persoalannya memang pada jaringan pusat, sehingga soal-soal tidak dapat muncul. Seharusnya UKG ini tidak dilaksanakan serempak seluruh Indonesia, baiknya dilakukan per wilayah," ungkapnya.

Sementara itu, anggota komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Tubagus Dedi Gumelar menyatakan, pelaksanaan UKG yang telah menelan biaya besar menjadi sia-sia karena diwarnai dengan sejumlah permasalahan di daerah. Dirinya menilai, persiapan UKG seperti tidak maksimal, sehingga  menimbulkan kekacauan.

"UKG digelar untuk mengukur guru yang telah disertifikasi, itu sama dengan menganulir apa yang telah dikeluarkannya sendiri," tandasnya. 

Terkait dengan anggaran UKG, dirinya menyatakan tidak mengetahui secara detail berapa total anggaran yang dialokasikan oleh kementerian untuk pelaksanaan uji tersebut. Karena, rincian anggaran yang digunakan untuk UKG tidak dipaparkan di depan DPR.

"Kami hanya menyetujui anggarannya saja, tapi tidak disampaikan secara rinci. Yang jelas, UKG itu menelan banyak biaya," pungkas Dedi. (K32/15)