Guru Jangan Jadi Korban Politik

Soebagyo Brotosedjati
(harsem/pustakaconan.blogspot.com)

SEMARANG- Jangan ada lagi guru yang menjadi korban politik. Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah, Soebagyo Brotosedjati, baru-baru ini.

    “Jangan sampai ada lagi guru yang terkena dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah di suatu daerah,” jelasnya, usai Rapat Kerja Pendidikan Kabupaten/Kota di Jateng.

    Diakuinya, pihaknya sering menerima laporan terkait kepindahan guru yang dilakukan tanpa ada alasan jelas. “Mutasi guru dilakukan tanpa ada alasan yang rasional,” jelasnya.

    Menurutnya, pelaksanaan pilkada memang kerap mempengaruhi kebijakan pendidikan di suatu daerah, terutama berkaitan dengan penempatan dan mutasi jabatan kepala sekolah, pengawas, serta guru.

    Dirinya mengungkapkan, terkait hal tersebut seharusnya Dinas Pendidikan setempat harus diberikan kesempatan terkait dengan mutasi guru. “Jangan dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak dalam menempatkan guru, tetapi dari profesionalitas masing-masing,” kata dia.

    Sejauh ini, pihaknya memiliki Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI. “Lembaga ini menampung keluhan dan membantu teman di daerah yang diperlakukan tidak adil. Contohnya seperti mutasi tanpa ada kejelasan,” ujar Ketua PGRI Jateng ini.

    Pihaknya akan terus mengawal kebijakan pendidikan di setiap daerah. “Terutama yang diperlakukan tidak adil seperti itu,” ujarnya. Dia mengakui dampak pilkada terhadap kebijakan pendidikan dan penempatan guru hampir merata terjadi di setiap daerah, misalnya di daerah yang mencurigai PGRI mendukung salah satu calon kepala daerah.

Padahal, PGRI bersifat independen sehingga tidak tepat guru-guru anggota PGRI  menjadi korban politik. Untuk mencegah guru-guru menjadi korban politik terkait pilkada, Soebagyo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak terkait.

“Kami akan membantu jika ada teman-teman yang diperlakukan tidak adil dan mengupayakan pembelaan. Guru harus dinilai dari profesionalitasnya, bukan atas dasar senang atau tidak senang,” tegasnya. (awi/15)