Indonesia Kekurangan Guru BK

SEMINAR GURU: Rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo menyampaikan materi pada seminar dalam rangka Hari Guru Nasional bertema ''Standarisasi Profesi, Penghargaan, dan Perlindungan Guru''

SEMARANG- Berdasarkan data dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, sekolah di negara ini tengah mengalami kekurangan guru bimbingan konseling (BK) di jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Jika dikalkulasi kekurangan guru di bidang itu mencapai 92.572 orang. Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Prof Mungin Eddy Wibowo pada seminar dalam rangka Hari Guru Nasional di aula LPMP Jateng, Senin (5/11). Pada acara bertema ''Standarisasi Profesi, Penghargaan, dan Perlindungan Guru'' yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jateng dia mengatakan, Indonesia membutuhkan 125.572 guru BK.

''Kekurangan itu diketahui dari perhitungan berdasarkan rasio 1:150. Dari jumlah kebutuhan tersebut, terjadi kekurangan guru BK mencapai 92.572 orang. Kondisi ini jauh dari jumlah guru BK sekarang yang hanya 33.000 orang di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di seluruh Indonesia,'' jelasnya.

Adapun, jumlah sekolah di Indonesia sebanyak 80.170 satuan pendidikan, dengan rincian 53.030 SMP/MTs dan 9.103 SMA/SMK/MA. Sedangkan, jumlah siswa kedua jenjang itu mencapai 18.835.859 orang.

''Tidak hanya jumlahnya yang kurang, di Indonesia saja guru BK yang sudah sarjana dan berpendidikan profesi konselor baru 370 orang. Dan itu berasal dari Universitas Negeri Padang (UNP) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang memiliki prodi tersebut,'' katanya.

Padahal, lanjut guru besar Unnes ini, sesuai amanat Permendiknas Nomor 27 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, guru BK minimal harus sarjana di bidang itu dan lulus pendidikan profesi konselor.

Sementara itu selain Prof Mungin, sebagai pembicara pada seminar yakni Rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo dan Rektor IKIP PGRI Semarang sekaligus Sekretaris Umum PGRI Jateng Muhdi. Rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo menyampaikan, profesionalisme guru bukan semata soal peningkatan penghasilan. Bila profesi guru ditempatkan semata sebagai alat pemenuhan kebutuhan, tentu akan mematikan dedikasi. Karena pada dasarnya, dedikasi tidak dapat pernah dibeli.

“Peningkatan profesinalisme guru dengan strategi menambah gaji bukanlah satu-satunya cara dan belum tentu manjur. Tapi, lebih pada kembali ke pribadi masing-masing. Yaitu orientasi mereka untuk menjadi guru," ujarnya.

Sementara, Muhdi mengatakan, guru sebagai profesi harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika. ''Upaya itu untuk menjaga serta meningkatkan kehormatan dan martabatnya dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga profesional,'' tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, guru harus menjadi anggota organisasi profesi. Fungsinya yaitu untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian pada masyarakat. (K3/JBSM/15)