Disesalkan, Guru Honorer Tak Berhak Sertifikasi

HARSEM/ANGGUN PUSPITA-JBSM
Ketua Rayon 139 Dr Muhdi menyerahkan sertifikat pendidik di kampus tersebut, Rabu (28/11).

KETUA Rayon 139 IKIP PGRI Semarang Dr Muhdi menyesalkan guru bantu atau honorer tidak memiliki hak mengikuti sertifikasi. Mereka tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan sertifikat profesi karena terkendala undang-undang atau regulasi.

''Faktanya dari 2,9 juta guru di Indonesia, ada sekitar 900 ribu guru yang tidak bisa ikut sertifikasi karena statusnya sebagai guru bantu atau honorer. Padahal, mereka juga mengabdi atau mengajar penuh,'' ungkapnya seusai menyerahkan sertifikat pendidik kepada peserta sertifikasi guru rayon 139 IKIP PGRI Semarang di kampus tersebut, Rabu (28/11).

Adapun terkait proses sertifikasi, pada 2015 seluruh guru di Indonesia ditargetkan sudah bersertifikat pendidik. Maka, yang belum mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) diharapkan mempersiapkan diri. Sebab, sejumlah tahapan harus dilewati.

Gagal Sertifikasi
Muhdi menyampaikan, masih ada guru yang gagal dalam sertifikasi. Karena nilai mereka tidak memenuhi standar minimal. Sedangkan yang sudah lulus dan mengantongi sertifikat, diharapkan tidak hanya mengejar tunjangan profesi tetapi juga harus meningkatkan kinerjanya.

''Tetap ada penilaian kinerja dan pengembangan keprofesian ini. Tujuannya untuk menentukan apakah guru yang bersertifikat pendidik dapat mencapai apa yang dimaksudkan undang-undang,'' kata Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah itu.

Ke depan, guru yang telah lulus sertifikasi tidak perlu mengikuti uji kompetensi guru (UKG). Hal ini karena pada akhir PLPG mereka sudah melaksanakan ujian tulis nasional yang hasilnya langsung dikirim ke Kemdikbud untuk pemetaan kompetensi. (K3-JBSM/nji)