Wajar Sembilan Tahun Belum Berkualitas - Komitmen Daerah Dipertanyakan

GEDUNG RUSAK: Gedung SD yang rusak perlu diperbaiki
(HARSEM/DOK)

JAKARTA - Pemerintah mengklaim program Wajib Belajar (wajar)sembilan tahun telah sukses dilaksanakan, dan akan dilanjutkan dengan program wajar 12 tahun pada tahun 2013. Namun, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program wajar sembilan tahun.

Pasalnya, pelaksanaan wajar sembilan tahun masih memiliki banyak kelemahan. Salah satu indikatornya adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar yang masih kerap terlambat di sejumlah daerah.

"Kenapa Kemdikbud begitu memaksakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) di tahun 2013, sementara biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar masih kedodoran," ujar Koordinator Bidang Pelayanan Publik, Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri.

Dirinya sangsi akan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung teralisasinya wajar 12 tahun. Karena menurutnya, masih banyak daerah yang belum mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan.

"Apa kekuatan pemerintah pusat mendorong Pemda? Kami tidak yakin hal itu akan berhasil, terutama pada daerah yang APBD-nya kecil.Apalagi mendorong adanya dana yang disisihkan untuk wajib belajar, wong yang tinggal menyalurkan saja masih terlambat," tegas Febri.

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan, rencana pemerintah akan kebijakan wajar 12 tahun tidak boleh mengurangi postur anggaran untuk pendidikan dasar. Menurutnya, meskipun pemerintah akan melaksanakan program wajar 12 tahun, jenjang pendidikan dasar harus terus diperkuat.

"Anehnya, postur anggaran untuk pendidikan tinggi jauh lebih besar dari anggaran untuk pendidikan dasar. Padahal yang wajib dipenuhi negara menurut undang-undang justru wajar sembilan tahun," ungkap Retno.

Menurutnya, program wajar sembilan tahun yang selama ini dijalankan pemerintah baru pada tahap meningkatkan jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK), namun belum menjamin kualitas pendidikan secara keseluruhan, khususnya di pendidikan dasar.

"Pelaksanaan wajar sembilan tahun saat ini baru menyentuh pada mengurangi angka melek huruf dan angka partisipasi kasar, tapi secara kualitas masih rendah. Pendidikan wajar sembilan tahun masih jauh dikatakan sudah berkualitas," tegasnya. (K32)

UKG Jalan Terus

Tubagus Dedi Gumelar: UKG Jadi Sia-sia (HARSEM/DOK)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan menghentikan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG), meski banyak daerah yang mengalami kekacauan. Pihaknya mengklaim ada sejumlah provinsi yang sama sekali tidak mengalami gangguan.

"Menurut saya, semua tempat uji kompetensi (TUK) yang lancar harus dilanjutkan, kecuali yang bermasalah ditunda Oktober. Karena kenyataannya ada beberapa provinsi yang TUK-nya berjalan seratus persen. Apa seperti itu harus dihentikan?" kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud, Syawal Gultom, kemarin.

Dirinya menyebutkan provinsi yang tidak mengalami gangguan teknis pelaksanaan UKG di antaranya Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. "Banyak yang 90 persen TUK-nya aktif. Jadi jangan dilihat yang tidak aktif. UKG yang ditunda itu bukan di provinsi, tapi di daerah yang tidak lancar," tandasnya.

Mantan Rektor Universitas Negeri Medan itu menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan kepada daerah yang bermasalah untuk menghentikan pelaksanaan UKG. Sehingga, para guru yang berada di daerah tersebut tidak perlu mendatangi TUK, dan diharapkan tetap menjalankan tugasnya untuk mengajar di sekolah masing-masing.

"Di tempat yang ngadat, sudah diumumkan ditunda pada bulan Oktober. Jadi guru tidak perlu datang ke TUK," imbuh Syawal. Dirinya tetap berkeyakinan penyebab terjadinya kekacauan ujian disebabkan karena perbedaan data dan gangguan jaringan internet. Pihaknya yakin, pelaksanaan UKG pada bulan Oktober yang akan datang tidak akan mengalami kekacauan seperti saat ini.

"Pada Oktober nanti, tidak mungkin lagi ada perbedaan data dan ganguan internet, karena yang dipanggil hanya guru yang sudah submit," tegas Syawal. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nasrudin mengungkapkan, hasil kunjungan kerja ke daerah didapatkan fakta memang banyak TUK yang tidak terkoneksi untuk melaksanakan UKG. Menurutnya, terjadi kegagalan teknologi dari server pusat, yang mengakibatkan kekacauan.

"Persoalannya memang pada jaringan pusat, sehingga soal-soal tidak dapat muncul. Seharusnya UKG ini tidak dilaksanakan serempak seluruh Indonesia, baiknya dilakukan per wilayah," ungkapnya.

Sementara itu, anggota komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Tubagus Dedi Gumelar menyatakan, pelaksanaan UKG yang telah menelan biaya besar menjadi sia-sia karena diwarnai dengan sejumlah permasalahan di daerah. Dirinya menilai, persiapan UKG seperti tidak maksimal, sehingga  menimbulkan kekacauan.

"UKG digelar untuk mengukur guru yang telah disertifikasi, itu sama dengan menganulir apa yang telah dikeluarkannya sendiri," tandasnya. 

Terkait dengan anggaran UKG, dirinya menyatakan tidak mengetahui secara detail berapa total anggaran yang dialokasikan oleh kementerian untuk pelaksanaan uji tersebut. Karena, rincian anggaran yang digunakan untuk UKG tidak dipaparkan di depan DPR.

"Kami hanya menyetujui anggarannya saja, tapi tidak disampaikan secara rinci. Yang jelas, UKG itu menelan banyak biaya," pungkas Dedi. (K32/15)

Program Beasiswa Unggulan Lahirkan Insan Terbaik Bangsa

JAKARTA- Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul sangat diperlukan dalam era globalisasi ini. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggapai pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Tentu saja diperlukan biaya yang tidak sedikit dimana dukungan pemerintah sangat dibutuhkan.

Hal inilah yang disadari oleh Pemerintah Indonesia dimana akhirnya beberapa program beasiswa sudah banyak diluncurkan. Salah satu program beasiswa tersebut adalah Program Beasiswa Unggulan (BU) yang dikelola oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN), Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

Menurut Dita Amelia Dalimunthe, alumni Ilmu Ekonomi, FE UI, program BU ini sudah diluncurkan sejak tahun 2006. Misi dari program BU ini adalah untuk melahirkan insan terbaik bangsa yang memiliki paham kebangsaan secara komprehensif, memiliki integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian dan unggul serta peduli pada kehidupan Bangsa dan Negara. 

Tujuan beasiswa ini yaitu guna meningkatkan daya saing manusia Indonesia agar berdaya saing global sehingga dapat mendukung pembangunan dan pengembangan potensi daerah melalui prestasi putra-putri terbaik yang dimiliki daerah tersebut.

BU ini merupakan beasiswa bagi mereka yang berprestasi seperti peraih medali olimpiade sains/teknologi tingkat nasional/internasional, pemenang lomba sains, teknologi, seni budaya, olahraga tingkat nasional/internasional, penulis, pencipta, peneliti, seniman, olahragawan dan tokoh (P3SWOT) berprestasi, lulusan terbaik SMA/MA/SMK/Ponpes yang diusulkan oleh pemda, dan lulusan cumlaude dari perguruan tinggi/sekolah tinggi/akademi.

Oleh karena itu, BU ini dapat membantu dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan sampai ke jenjang S3 baik di dalam maupun luar negeri.

Persyaratan pengajuan untuk beasiswa ini secara rinci dapat ditemukan di dalam buku pedoman pengajuan beasiswa unggulan yang dapat diakses melalui website BU Kemdiknas. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, maka tim Sekretariat BU dapat dihubungi melalui alamat email ataupun telepon yang tertera dalam buku pedoman tersebut. 

Apabila lebih mudah untuk datang ke kantor Sekretariat BU yang terletak di Sudirman Jakarta, maka ada baiknya datang langsung ke kantor tersebut guna mendapatkan informasi secara lengkap. (15)