PGRI Minta Gaji Guru Swasta Setara PNS

Sulistiyo (dua dari kiri) mengisi seminar di Gedung LPMP Jateng, Minggu (25/12)

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah agar segera menetapkan standar upah minimal untuk  guru non-PNS. PGRI mengancam akan melakukan gerakan organisasi jika sampai Mei 2012 pemerintah belum menetapkan hal tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulitiyo mengaku sejak 2 Desember 2010 PGRI terus memerjuangkan penetapan upah minimum pendidikan untuk guru non-PNS setara dengan PNS kepada pemerintah. “Sampai sekarang penetapan standar upah minimum pendidikan untuk guru non-PNS ini masih terus kami perjuangkan dan saat ini masalah tersebut sedang dalam proses pembahasan pemerintah,” cetusnya, usai seminar “Membangun Bangsa dan Lomba Menulis Peduli Guru” yang diprakarsai Bidang Pembangunan Umat DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah di Gedung LPMP Jateng, Minggu (25/12).

Penetapan penghasilan minimal bagi guru yang belum diangkat PNS, menurut Sulistiyo,  sangat penting untuk menunjang kondisi kesejahteraan mereka. Perhatian terhadap kesejahteraan guru berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, “Setara memang tidak harus sama, tapi paling tidak disesuiakan minimal dengan PNS yang memiliki masa kerja nol tahun golongan terendah III A,” tegasnya.

Penghasilan minimal bagi guru non-PNS ini, dikatakannya, harus didukung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jika tidak, yayasan swasta yang kecil tentunya akan kesulitan untuk memenuhinya.

Pemerintah, ia harapkan, tidak lagi mengulur-ulur waktu untuk menetapkan standar minimal gaji guru non-PNS tersebut. Pihaknya mendesak kepada pemerintah agar segera mengegolkan penetapan dan menjalankan standar minimal gaji untuk guru non-PNS itu mulai 2012. “Jika sampai Mei 2012 nanti usulan penetapan penghasilan minimal belum juga lahir penetapan, maka PGRI akan melakukan gerakan secara organisasi,” kata Sulistiyo.

Namun, ditanya seperti apa bentuk gerakan yang akan dilakukan PGRI nantinya, Sulistiyo mengatakan pihaknya belum merumuskan bentuknya secara rinici. Akan ditetapkan setelah dilakukan rapat besar PGRI.

Jika permasalahannya adalah masih terbatasnya anggaran negara, menurutnya, maka pemerintah bisa menerapkan standar minilan gaji tersebut secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah, seperti diawali pada tahun pertama dengan standar minimal sebesar Rp500 ribu/bulan, namun harus diikuti dengan perbaikan pada tahun kedua setidaknya menjadi Rp750 ribu/bulan, dan seterusnya.

Lomba Menulis
Sementara dalam pembukaan seminar, Wakil Ketua DPRD Jateng, Abdullah Fikri Faqih mengatakan, tanggung jawab yang dipikulkan dipundak guru sangatlah tidak ringan. Carut-marutnya kondisi bangsa saat ini karena idiologi yang terkotori oleh hedonisme, materialisme, dan prakmatisme bahkan menjadi tanggung jawab guru untuk merubahnya dengan mewujudkan pendidikan berkualitas kepada generasi bangsa.

Sebelum seminar, BPU DPW PKS juga menyerahkan penghargaan pemenang kepada para peserta lomba menulis peduli guru tingkat SD dan SMP se-Jateng. Masing-masing juara untuk tingkat SD meliputi Hasnah Zahratil Fuadah (SDIT Arofah Boyolali), Dhia
Putri Wulansari (SDIT Al Kamilah Semarang) dan Vania Sahda Inka (SDIT
Arofah Boyolali). Sementara juara di tingkat SMP, Annisa Hanafiyanti Ahmad
(SMPIT Bina Amal Semarang), Khodijah Wafiya (SMPIT Bina Amal Semarang) dan
Ferydian Ramadhani Atika Putri (SMPIT Darul Fikri, Kabupaten Semarang). (sokhibun ni’am/nji)