Ombudsman akan Dibentuk di Jateng.

KUNJUNGAN: M Khoirul Anwar dan Rektor Undip. (HARSEM/DOK)

SEMARANG- Ombudsman Republik Indonesia mengajak para alumni Undip untuk bergabung. Ombudsman lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta  atau perseorangan yang diberi tugas tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Yang sebagian atau seluruh dananya bersumber  dari APBN dan APBD.

Dirinya mengatakan, saat ini dibutuhkan para penyelenggara pelayanan publik yang mau keluar dari kemapanan demi pelayanan yang lebih baik. Hingga saat ini, ombudsman terdapat di lima provinsi

Di antaranya, Maluku, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan serta Riau. “Ke depan, kami juga akan membuka di 10 provinsi lain, salah satunya yang akan segera dibuka di Jawa Tengah ini,” tandasnya.

Anggota Ombudsman Bidang Pencegahan M Khoirul Anwar dalam kunjungannya ke Undip mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Ombudsman adalah salah satu lembaga yang diamanahkan sebagai hasil langsung dari reformasi 1998. Lebih berat ke pencegahan dan terjadinya maladministrasi. Jika ada laporan dan sudah keluar rekomendasi dari kami maka rekomendasi ombudsman bersifat wajib pada terlapor dan atasan terlapor,” jelasnya di Ruang Sidang Senat Undip Pleburan, kemarin.

Kunjungan tersebut juga merupakan assesmen Pembentukan Kantor Ombudsman RI Wilayah Provinsi Jateng di Semarang. “Saya yakin pelayanan di Indonesia ke depan dapat menjadi lebih baik. Kedekatan antara Ombudsman dengan publik merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu kami mengadakan sosialisasi dan assesment ini,” ujarnya.

 Tujuan dari pembentukan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah adalah demi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan ombudsman di daerah. (awi/15)