 |
| HARSEM/ARIS WASITA WIDIASTUTI Prof Sudharto P Hadi (baju putih) memberi pemaparan dalam diskusi bertema Birokrasi dan Neofeodalisme, kemarin |
BANYAK motif jenaka yang melatarbelakangi seseorang nyalon menjadi bupati. Cerita-cerita nyeleneh tentang birokrasi, dibeber dalam diskusi Birokrasi dan Neofeodalisme di Indonesia, kemarin. Diskusi yang dihelat di Ruang Sidang Senat Undip Kampus Pleburan itu untuk menyambut Dies Natalis ke-54 Undip.
Salah satu pembicara, Ari Pradanawati yang juga mantan anggota KPU Jateng menceritakan cerita lucu saat ngobrol dengan Syeh Puji, ketika pengusaha nyentrik itu akan nyalon Bupati Semarang.
“Saat itu kami nanya, kenapa repot-repot nyalon bupati kan uangnya sudah banyak. Dia menjawab karena ingin naik mobil dinas dan setiap saat ada ajudan yang selalu melayani, di antaranya membukakan pintu mobil dan membawakan tas kerja,” kisahnya.
Ari juga menceritakan, ada bupati yang diminta bawahannya untuk menulis disposisi, malah membubuhkan kata “disposisi” pada dokumen yang dimintakan disposisi.
Ari menyimpulkan, banyak pejabat di Indonesia tidak memahami birokrasi. Namun mereka cenderung ingin dilayani. “Padahal pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang selalu minta dilayani oleh bawahan. Ya kalau bawahannya pintar, tapi kalau bawahannya juga bodoh lalu apa yang terjadi,” tanyanya retoris.
Diskusi yang didukung Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) ini dihadiri sejumlah guru besar dari beberapa perguruan tinggi. Beberapa pembicara di antaranya Prof Mailing Oei Gardiener (AIPI) dan Rektor Undip Prof Sudharto P Hadi.
Pada pemaparannya, Prof Mailing mengutarakan fenomena disfungsi birokrasi yang sering terjadi di Indonesia. “Seharusnya birokrasi menjadi organisasi yang paling unggul, karena dengan birokrasi segala sesuatu bisa berjalan teratur,” jelasnya.
Dijelaskan, keunggulan birokrasi terletak pada aturan rasional terhadap pekerjaan sekelompok orang. “Misalnya antara atasan dengan bawahan, wewenang mereka diatur dalam birokrasi tersebut,” terangnya.
Menurutnya, birokrasi memiliki ciri berjenjang menurut skema piramida. “Selain itu, sifat birokrasi adalah sangat formal. Selain itu birokrasi berisi aturan yang harus dipatuhi semua orang di dalamnya, dan seharusnya birokrasi dipimpin pejabat yang netral,” terangnya dia.
Selain itu, dalam makna birokrasi yang sebenarnya, tidak ada istilah KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). “Namun yang terjadi di negara kita adalah disfungsi birokrasi,” tegasnya.
Yang dimaksud dengan disfungsi birokrasi yaitu proses yang terkesan lamban. “Kelakar yang sering saya dengar dari teman-teman birokrat yaitu kalau bisa diperlamban kenapa harus dipercepat, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah,” selorohnya.
Dia juga menyoroti penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi. “Wewenang beda dengan kekuasaan. Karena wewenang sesuai dengan brirokrasi, sedangkan kuasa itu tidak,” paparnya.
Sementara, Rektor Prof Sudharto P Hadi mengatakan tema yang diangkat meskipun merupakan masalah lama, namun tetap aktual untuk dibicarakan. (aris wasita widiastuti/nji)
Salah satu pembicara, Ari Pradanawati yang juga mantan anggota KPU Jateng menceritakan cerita lucu saat ngobrol dengan Syeh Puji, ketika pengusaha nyentrik itu akan nyalon Bupati Semarang.
“Saat itu kami nanya, kenapa repot-repot nyalon bupati kan uangnya sudah banyak. Dia menjawab karena ingin naik mobil dinas dan setiap saat ada ajudan yang selalu melayani, di antaranya membukakan pintu mobil dan membawakan tas kerja,” kisahnya.
Ari juga menceritakan, ada bupati yang diminta bawahannya untuk menulis disposisi, malah membubuhkan kata “disposisi” pada dokumen yang dimintakan disposisi.
Ari menyimpulkan, banyak pejabat di Indonesia tidak memahami birokrasi. Namun mereka cenderung ingin dilayani. “Padahal pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang selalu minta dilayani oleh bawahan. Ya kalau bawahannya pintar, tapi kalau bawahannya juga bodoh lalu apa yang terjadi,” tanyanya retoris.
Diskusi yang didukung Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) ini dihadiri sejumlah guru besar dari beberapa perguruan tinggi. Beberapa pembicara di antaranya Prof Mailing Oei Gardiener (AIPI) dan Rektor Undip Prof Sudharto P Hadi.
Pada pemaparannya, Prof Mailing mengutarakan fenomena disfungsi birokrasi yang sering terjadi di Indonesia. “Seharusnya birokrasi menjadi organisasi yang paling unggul, karena dengan birokrasi segala sesuatu bisa berjalan teratur,” jelasnya.
Dijelaskan, keunggulan birokrasi terletak pada aturan rasional terhadap pekerjaan sekelompok orang. “Misalnya antara atasan dengan bawahan, wewenang mereka diatur dalam birokrasi tersebut,” terangnya.
Menurutnya, birokrasi memiliki ciri berjenjang menurut skema piramida. “Selain itu, sifat birokrasi adalah sangat formal. Selain itu birokrasi berisi aturan yang harus dipatuhi semua orang di dalamnya, dan seharusnya birokrasi dipimpin pejabat yang netral,” terangnya dia.
Selain itu, dalam makna birokrasi yang sebenarnya, tidak ada istilah KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). “Namun yang terjadi di negara kita adalah disfungsi birokrasi,” tegasnya.
Yang dimaksud dengan disfungsi birokrasi yaitu proses yang terkesan lamban. “Kelakar yang sering saya dengar dari teman-teman birokrat yaitu kalau bisa diperlamban kenapa harus dipercepat, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah,” selorohnya.
Dia juga menyoroti penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi. “Wewenang beda dengan kekuasaan. Karena wewenang sesuai dengan brirokrasi, sedangkan kuasa itu tidak,” paparnya.
Sementara, Rektor Prof Sudharto P Hadi mengatakan tema yang diangkat meskipun merupakan masalah lama, namun tetap aktual untuk dibicarakan. (aris wasita widiastuti/nji)
Posting Komentar
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.