Mendikbud Wacanakan UN Tanpa Pengawas

Mohammad Nuh (harsem/dok)

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh melontarkan wacana meniadakan pengawas ruang ujian dalam pelaksanaan Ujian Nasional (2013). Dasarnya, pemerintah akan membuat 20 variasi naskah soal UN, sehingga diyakini tidak akan terjadi kecurangan contek-menyontek antar sesama peserta UN.

Menanggapi wacana tersebut, anggota Komisi X DPR RI Tubagus Dedi Gumelar mengatakan,  pendidikan di Indonesia sampai dengan saat ini belum berhasil menciptakan siswa yang berkarakter dan bermoral baik. Wacana tersebut justru akan membuka peluang terjadinya kecurangan.

"Diawasi saja kecolongan, apalagi kalau tidak diawasi," ujar Dedi, di Gedung DPR, kemarin. Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah dalam dunia pendidikan adalah menciptakan metode pembelajaran yang dapat melahirkan siswa-siswa yang semakin berkarakter. Pendidikan di Indonesia harus menyiapkan mental, spiritual, dan kemampuan kognitif peserta didik.

"UN itu bukan hanya meluluskan siswa, tapi harus dijadikan pemetaan pendidikan. Kalau selama ini tidak ada kejujuran, maka yang harus ditingkatkan itu pendidikan kejujuran," ungkapnya. Menurut Miing, sapaan akrabnya, rencana untuk menambah jumlah variasi soal UN menjadi 20 yang berujung kepada peniadaan pengawas ujian, justru menutupi kemelamahan dari ketidakberhasilan pendidikan. Hal tersebut, diyakini tidak akan menciptakan kejujuran dalam pelaksanaan UN. Menurutnya, akar pendidikan bukan bagaimana mengatasi kecurangan, namun bagaimana meningkatkan kualitas dari peserta didik.

"Artinya, pemerintah mengasumsikan dan mempersepsikan bahwa para siswa itu pencuri dan tukang nyontek. Yang harus dilakukan pemerintah itu bukan membuat pagar, tapi bagaimana supaya anak tidak punya niat untuk mencuri, bagaimana meningkatkan moralitasnya," tegas politisi PDI Perjuangan Itu.

Lebih lanjut dia mengatakan, hal tersebut semakin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap sekolah dan guru. "Guru dan sekolah sudah tidak dipercaya lagi oleh pemerintah untuk mendidik siswa," tegas Miing.

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikta Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan, meniadaan pengawas UN justru menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap guru. "Pengawas justru dianggap sebagai biang kecurangan UN yang memberikan kunci jawaban kepada murid," tegas Retno. Menurutnya, dengan adanya pengawas selama ini kecurangan UN banyak terjadi. Dikhawatirkan, dengan tidak adanya pengawas akan semakin membuat pelaksanaan UN tidak kondusif.

"Kalau tidak pengawas, tindak kecurangan akan semakin terjadi. Kalau seperti itu, UN semakin tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur," ungkapnya. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh melontarkan wacana untuk meniadakan pengawas ruang ujian, menyusul rencana 20 paket soal dalam UN 2013. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong semangat kejujuran dalam pelaksanaan UN.

Menurut Nuh, ketatnya pengawasan UN selama ini justru menimbulkan persepsi dan stigma negatif bahwa dalam pelaksanaannya kerap terjadi kecurangan. Persepsi tersebut dapat dilepas ketika semua pihak memiliki semangat yang sama untuk melaksanakan UN secara jujur. Selain itu, Mendikbud juga menantang kepala daerah untuk berani mendeklarasikan UN jujur dan tanpa pengawas. (K32/JBSM/15)