Lawan Korupsi, Kepala Sekolah Teken Prasasti

Bertekad lawan korupsi, kepala SMP se- Kota Semarang menandatangani prasasti antikorupsi. Mereka juga berjanji transparan dalam pengelolaan anggaran.

SELURUH civitas pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang secara serempak telah sepakat untuk berperang terhadap korupsi.

Bentuk sikap ini dibuktikan dengan kesediaan mereka menandatangani pernyataan menolak korupsi dalam baliho raksasa yang telah disiapkan.

Penandatangan komitmen dilakukan usai acara penyuluhan antikorupsi bertema Menyongsong Penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan KP2KKN Jawa Tengah, pada Selasa (12/10) lalu di Gedung Brayat Minulyo Jl Guntur 20 Gajahmungkur Semarang.

Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Disdik Kota Semarang Bunyamin, Ketua KP2KKN Jateng Jabir Al-Faruqi, kepala UPTD dinas pendidikan dan kepala sekolah se-Kota Semarang.

Dalam isi komitmen yang disodorkan penyelenggara itu, mereka secara bersama-sama sepakat menggunakan DAK, BOS dan APBS secara transparan sesuai ketentuan dan penuh tanggung jawab.

Kemudian akan menyelenggarakan PSB dengan jujur, transparan, dan dapat diakses masyarakat. Serta akan menerapkan kurikulum antikorupsi dalam proses belajarmengajar.

Ketua KP2KKN Jateng Jabir Al- Faruqi menjelaskan upaya ini penting dilakukan sebagai bentuk riil yang harus dilakukan para pendidik dalam upaya pencegahan dan pemberangusan korupsi.

Komitmen tidak hanya diperuntukkan bagi Kepala Sekolah tingkat SMP dan Kepala UPTD saja, namun sesuai jadwal yang telah dibuat, esok pagi (hari ini, red) komitmen tersebut juga akan ditandatangani seluruh kepala SD dan SMA se- Kota Semarang.

“Hal ini merupakan salah satu bagian dalam upaya mencegah korupsi di dunia pendidikan, yang dimungkinkan juga telah terjadi penyimpangan (korupsi),” jelasnya.

Pernyataan senada disampaikan Ade Irawan Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW dan Sekretaris
Sosialisasi Pendidikan.

Di sela pemberian penyuluhan dalam acara tersebut, menurutnya praktek korupsi di dunia pendidikan telah terjadi di semua tingkatan penyelenggara. Mulai dari kementerian pendidikan hingga tingkat sekolah.

Jika praktek korupsi tidak segera dihilangkan dari dunia pendidikan, maka yang harus dikhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan atau sekolah. Karena sekolah tidak mengajarkan konsep politik yang benar, hak asasi manusia, solidaritas, dan keberpihakan kepada publik.

“Komitmen pemerintah dan pendidik merupakan kunci penting untuk mengangkat pendidikan dari kubangan masalah, termasuk membersihkan praktek korupsi yang telah tumbuh subur di semua institusi penyelenggara
pendidikan,” tegas Ade.

Siap Menjalankan
Menanggapi program pendidikan antikorupsi di sekolah yang ditargetkan penerapannya mulai tahun 2011 ini, Kepala SMP Negeri 16 Puryadi, menyatakan bahwa dirinya sepakat dan siap untuk dilakukannya pendidikan korupsi sejak dini tersebut.

Bahkan sebelum ada program, dirinya mengaku sudah menerapkan dari salah satu isi komitmen yang baru saja ia tandatangani bersama kepala sekolah lainnya.

“Sebelum ada program ini, SMP Negeri 16 juga sudah menggunakan sistem pelaporan penggunaan DAK, BOS dan APBS secara transparan,” jelas Kepala Sekolah yang masuk dalam Tim Penyusun Modul Pendidikan Nilai bentukan PSU UNIKA Soegijapranata itu.

Kesiapan serupa juga dilontarkan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat. Kepala UPTD Sri Yuliastuti bertekad akan menjunjung tinggi isi komitmen yang telah ia tandatangani.

Jika suplemen untuk pelaksanaan program itu sudah ada, pihaknya menyatakan akan langsung menerapkannya sampai tingkat gugus hingga terus ke sekolah di lingkungannya.

“Karena ini adalah aturan maka kami tentu siap menjalankannya, terutama ketika sudah ada suplemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dari program tersebut,” jelasnya. (niam)