ADA pengalaman menarik yang dialami Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat berkunjung ke Ternate Malulu. Pejabat Dinas Pendidikan setempat ternyata tidak ngeh mekanisme penyaluran BOS yang baru.
"Beberapa waktu lalu saya ke Ternate, ternyata dinas pendidikan tidak punya juknisnya. Mereka bingung mekanisme pencairan dana BOS akan seperti apa," ceritanya.
"Saya kemudian tanya ke pusat informasi dan humas (PIH) Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Ternyata menurut mereka sama saja dengan mekanisme pengelolaan BOS sebelumnya. Lho, ini bagaimana," tanyanya.
Hetifah mengatakan, perubahan mekanisme penyaluran dana BOS dari Kementerian Keuangan langsung ke pemerintah kabupaten/kota melalui rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2011 merupakan perubahan kebijakan signifikan. Perubahan mekanisme agar tak terjadi penyimpangan dan korupsi.
"Intinya, sosialisasinya sangat kurang. Nantinya, apa yang harus diawasi, masyarakat mungkin juga tidak tahu," ujarnya.
"Kalau memang informasi dana BOS itu akan ditempel di papan pengumuman sekolah, apakah semua sekolah punya. Lalu, kemana masyarakat mau melaporkan," tambahnya.
Dia menuturkan, tanpa pengawasan yang baik, akan sangat sulit memonitor pengelolaan dana BOS di daerah.
"Seharusnya informasi yang tersedia akurat sehingga kita bisa cek langsung status dana BOS dan berapa yang sudah tersalurkan atau belum," ujarnya.
Hetifah berharap, pemerintah (Kemdiknas bersama-sama dan Dinas Pendidikan Daerah) bisa menetapkan satu mekanisme pengawasan yang baik, transparan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggung jawabkan. Ia sendiri mengaku belum yakin.
Mulai 2011, mekanisme penyaluran dana BOS mengalami perubahan. Dana sebesar Rp 16,2 triliun itu langsung disalurkan oleh Bendahara Negara ke kas APBD Kabupaten/Kota untuk kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah di bawahnya. Sebelumnya, disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Nasional. (nji)
"Beberapa waktu lalu saya ke Ternate, ternyata dinas pendidikan tidak punya juknisnya. Mereka bingung mekanisme pencairan dana BOS akan seperti apa," ceritanya.
"Saya kemudian tanya ke pusat informasi dan humas (PIH) Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Ternyata menurut mereka sama saja dengan mekanisme pengelolaan BOS sebelumnya. Lho, ini bagaimana," tanyanya.
Hetifah mengatakan, perubahan mekanisme penyaluran dana BOS dari Kementerian Keuangan langsung ke pemerintah kabupaten/kota melalui rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2011 merupakan perubahan kebijakan signifikan. Perubahan mekanisme agar tak terjadi penyimpangan dan korupsi.
"Intinya, sosialisasinya sangat kurang. Nantinya, apa yang harus diawasi, masyarakat mungkin juga tidak tahu," ujarnya.
"Kalau memang informasi dana BOS itu akan ditempel di papan pengumuman sekolah, apakah semua sekolah punya. Lalu, kemana masyarakat mau melaporkan," tambahnya.
Dia menuturkan, tanpa pengawasan yang baik, akan sangat sulit memonitor pengelolaan dana BOS di daerah.
"Seharusnya informasi yang tersedia akurat sehingga kita bisa cek langsung status dana BOS dan berapa yang sudah tersalurkan atau belum," ujarnya.
Hetifah berharap, pemerintah (Kemdiknas bersama-sama dan Dinas Pendidikan Daerah) bisa menetapkan satu mekanisme pengawasan yang baik, transparan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggung jawabkan. Ia sendiri mengaku belum yakin.
Mulai 2011, mekanisme penyaluran dana BOS mengalami perubahan. Dana sebesar Rp 16,2 triliun itu langsung disalurkan oleh Bendahara Negara ke kas APBD Kabupaten/Kota untuk kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah di bawahnya. Sebelumnya, disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Nasional. (nji)
Posting Komentar
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.