BANYAKNYA daerah yang terlambat mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bukti pemerintah kabupaten/kota belu siap menjalankan mekanisme baru penyaluran dana. Penilaian disampaikan Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi.
Ia menyebut, dari sebanyak 497 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 278 kabupaten/kota yang mencairkan BOS tepat waktu. Sementara lainnya mengalami keterlambatan, bahkan ada yang belum cair hingga saat ini.
“Banyak daerah terlambat mencairkan BOS periode triwulan pertama. Ini merupakan bukti pemerintah belum siap menghadapi mekanisme baru,” sentilnya, kemarin (21/3).
Keterlambatan, menurutnya disebabkan penerapan mekanisme baru tanpa dibarengi kesiapan, terutama sumber daya manusia (SDM) di bagian keuangan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, kalau SDM belum siap, mestinya disiapkan dulu. Selain itu, keterlambatan juga bisa disebabkan sekolah belum paham mekanisme baru. Merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota untuk membimbing sekolah menyiapkan persyaratan BOS.
Sekretaris Umum PD PGRI Jateng tersebut memberikan apresiasi terhadap penyaluran BOS di Jateng. Sebab dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya dua daerah yang mengalami keterlambatan.
“Saya mengapresiasi pencairan dana BOS di Jateng, karena lebih dari 90% cair tepat waktu. Bahkan sejumlah daerah menyelesaikan pencairan lebih awal,” terangnya.
Keterlambatan yang terjadi, menurutnya, tidak boleh terjadi lagi pada periode triwulan kedua. Sebab hal itu merugikan siswa dan sekolah. “Permasalahan ini harus dikaji dan dicari solusinya agar tidak terjadi,” tandasnya. (sna/nji)
Posting Komentar
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.