Berdasarkan penjelasannya, tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah hanya mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 5 triliun dari APBN. Sedangkan untuk mendukung wajib belajar di Pendidikan Dasar, Kemdiknas tercatat sudah menggelontorkan dana Rp 42 triliun yang dibagi ke dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9 triliun dan tambahan dana dari pusat sekitar Rp 15 triliun.
"Itu persoalannya, di (Dirjen) Pendidikan Menengah tidak ada subsidi BOS dan sebagainya, karena saat ini semua fokus wajib belajar 9 tahun," kata Hamid di Jakarta.
Hamid menyadari mutu pendidikan yang berkualitas harus didukung pembiayaan yang memadai. Namun, ia mengaku tak ingin keterbatasan anggaran menjadi beban masyarakat.
Untuk itu ia berjanji akan segera memformulasikan secepat mungkin apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Termasuk mahalnya biaya pendidikan menengah yang saat ini semakin sulit dikontrol. "Pemerintah harus turun tangan membuat biaya pendidikan menjadi terjangkau, termasuk pemerintah kota dan provinsi," ujarnya.
Ia melanjutkan, saat ini dirinya sedang berupaya untuk meningkatkan anggaran Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) agar bisa menjangkau semua anak di pendidikan menengah.
Terlebih karena saat ini ledakan lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK begitu besar, maka mau tidak mau pemerintah harus membuka kesempatan pendidikan menengah secara lebar.
"Saat ini BOMM termasuk dalam Rp 5 triliun itu, makanya salah satu yang akan kami dorong itu adalah peningkatan BOMM," terangnya.
Berdasarkan data Kemdiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Sisanya, sebanyak 1,5 juta inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena jika tidak diperhatikan secara serius, maka para siswa lulusan SMP ini hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menganggur atau bekerja.
"Jika tidak melanjutkan atau tidak mengikuti kursus, yang paling aman kalau mereka bekerja, lulusan SMP itu hanya menjadi TKI atau pekerja kasar. Inilah yang sedang saya bahas dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional," katanya. (nji)
"Itu persoalannya, di (Dirjen) Pendidikan Menengah tidak ada subsidi BOS dan sebagainya, karena saat ini semua fokus wajib belajar 9 tahun," kata Hamid di Jakarta.
Hamid menyadari mutu pendidikan yang berkualitas harus didukung pembiayaan yang memadai. Namun, ia mengaku tak ingin keterbatasan anggaran menjadi beban masyarakat.
Untuk itu ia berjanji akan segera memformulasikan secepat mungkin apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Termasuk mahalnya biaya pendidikan menengah yang saat ini semakin sulit dikontrol. "Pemerintah harus turun tangan membuat biaya pendidikan menjadi terjangkau, termasuk pemerintah kota dan provinsi," ujarnya.
Ia melanjutkan, saat ini dirinya sedang berupaya untuk meningkatkan anggaran Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) agar bisa menjangkau semua anak di pendidikan menengah.
Terlebih karena saat ini ledakan lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK begitu besar, maka mau tidak mau pemerintah harus membuka kesempatan pendidikan menengah secara lebar.
"Saat ini BOMM termasuk dalam Rp 5 triliun itu, makanya salah satu yang akan kami dorong itu adalah peningkatan BOMM," terangnya.
Berdasarkan data Kemdiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Sisanya, sebanyak 1,5 juta inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena jika tidak diperhatikan secara serius, maka para siswa lulusan SMP ini hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menganggur atau bekerja.
"Jika tidak melanjutkan atau tidak mengikuti kursus, yang paling aman kalau mereka bekerja, lulusan SMP itu hanya menjadi TKI atau pekerja kasar. Inilah yang sedang saya bahas dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional," katanya. (nji)
Posting Komentar
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.