Home » , , » Disdik Periksa Sejumlah Sekolah Negeri, Dugaan Mark Up Anggaran

Disdik Periksa Sejumlah Sekolah Negeri, Dugaan Mark Up Anggaran

Written By Khoierzblogs on Selasa, 20 November 2012 | 09.21

HARSEM/CUN CAHYA
SUMBANGAN INSTITUSI: Loket pendaftaran siswa baru di SMAN 3 Semarang beberapa waktu lalu. Setiap siswa baru dibebani SPI Rp 7 juta.
SEMARANG-Sedikitnya 12 sekolah di Kota Semarang disinyalir memanipulasi RAPBS. Modusnya, membuat dua versi RAPBS. Satu dikirim ke dinas pendidikan, versi satunya untuk orangtua siswa.

DUGAAN mark up anggaran masih diselidiki Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sekolah yang diduga melakukan dari berbagai jenjang, SD hingga SMA/SMK  di Kota Semarang. Banyak aduan ke Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Semarang yang melaporkan rekap dengan rincian belanja modal pada RAPBS tidak sinkron.

Juga banyak orang tua siswa yang keberatan dengan besaran pungutan SPP dan SPI di sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan, Nana Storada mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang sampai ke pihaknya, ada 12 sekolah yang dicurigai melakukan mark up dana pada RAPBS tahun ajaran 2012/2013.

Hal itu diketahui saat orang tua siswa mengikuti rapat musyawarah di sekolah yang membahas pungutan biaya SPP serta SPI. Kemudian, dilaporkan ke dinas pendidikan untuk mencari kebenarannya.
''Setelah saya kroscek ternyata memang ada selisih antara paparan RAPBS yang dibagikan kepada orangtua siswa dengan yang disahkan Dinas Pendidikan,'' jelasnya saat ditemui, kemarin.
Berdasar penelusuran lapangan, salah satu sekolah yang dicurigai melakukan tindakan tersebut yakni SMA 3 Semarang. Dari laporan orang tua siswa yang mengikuti rapat musyawarah sekolah, dalam rekap tertera Rp 1,7 miliar, sementara rinciannya Rp 2,8 miliar.

Bertahun-tahun
Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengaku bahwa kasus itu terjadi hampir di seluruh sekolah di Kota Semarang. Dobel anggaran terjadi di belanja pegawai yang seharusnya maksimal 20%, nyatanya bisa melebihi. Akibatnya selama ini sekolah terkesan mahal.

Dia meminta badan pengawas (bawas) turun langsung untuk mengetahui permasalahan anggaran di sekolah-sekolah tersebut. Apakah terjadi dobel anggaran atau tidak.

“Masalah ini sudah terjadi bertahun-tahun. Selama ini tidak ada tindakan tegas terhadap kepala sekolah yang sewenang-wenang. Utamanya masalah biaya yang dibebankan kepada orangtua murid,'' katanya.

Terkait kasus tersebut Dinas Pendidikan Kota Semarang menerjunkan tim untuk klarifikasi persoalan RAPBS ke sekolah-sekolah. Hasil klarifikasi akan memperjelas di mana letak kesalahan yang selama ini diperdebatkan.

Nana menyampaikan, persoalan RAPBS memang menjadi perhatian disdik. Sejak awal, pihaknya mengingatkan sekolah agar RAPBS dibuat sesuai kebutuhan, seimbang dan tidak memberatkan siswa. Sehingga tidak terjadi persoalan.

''Tim klarifikasi yang kami terjunkan terdiri dari kabid monitoring dan pembangunan (monbang), dua kepala seksi, satu kepala sub bagian dan satu pengawas sekolah. Mereka akan mengklarifikasi seputar proses pembuatan RAPBS, besaran belanja investasi, SPI, SPP, hingga surat edaran ke orang tua. Hasilnya akan kami laporkan ke kepala dinas untuk diketahui langkah selanjutnya,'' jelas Nana. (K3-JBSM/16)
Share this article :

Posting Komentar

Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. HARIAN SEMARANG - Education - All Rights Reserved
Template Created by Mas Fatoni Published by Tonitok
Proudly powered by Blogger