Pentingnya Penjaminan Mutu Sekolah

(Adi Susilo, pemerhati pendidikan tinggal di Semarang)

PUTUSAN MK atas pembubaran RSBI perlu disikapi bijak. Mengingat salah satu misi pendidikan mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing dalamm perlu standarisasi penyelenggaraan pendidikan dari berbagai tingkatan. Mulai dari taman kanak- kanak hingga SLTA. Akreditasi lembaga pendidikan sekolah baik formal maupun nonformal untuk menjamin pelaksanaan pendidikan sesuai standar.

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 60 memuat akreditasi sekolah. Untuk menilai kinerja sekolah dibutuhkan lembaga independen. Telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyebutkan akreditasi dilaksanakan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M).

Akreditasi membawa dampak positif penyelenggara pendidikan. Sekolah berlomba lomba meningkatkan mutu proses belajar mengajar di sekolah. Masyarakat juga dapat mengetahui informasi kelayakan sekolah yang akan dipilih.

Penetapan akreditasi merupakan tugas Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah selaku lembaga independen. Hasil akreditasi dapat dipergunakan oleh penyelenggara pendidikan dan pembina pendidikan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan mutu. Bagi sekolah yang menganggap penjaminan mutu menjadi kebutuhan, akan menerapkan manajemen mutu yang berstandar internasional seperti ISO 9001:2008.

Penyelenggaran akreditasi sekolah dan madrasah sehurusnya tidak semata mata memberikan penilaian namun perlu memberikan pendampingan agar sekolah dapat menerapkan standar yang telah ditetapkan.
Selain itu memberikan rekomendasi atas temuan dilapangan kepada pemangku kepentingan pendidikan. Mengingat secara geografis letak sekolah akan mempengaruhi kinerja penerapan akreditasi.

Selain itu dengan banyaknya sekolah dan madrasah yang tersebar di beberapa daerah dibutuhkan perencanaan matang. Serta koordinasi internal kelembagaan Badan Akreditasi Nasional di tingkat pusat, provinsi, dan unit pelaksana teknis di kabupaten/kota. Dengan harapan memperkecil kesenjangan mutu di berbagai daerah.