Gunakan Buku Kredit Poin untuk Kontrol Siswa

HARSEM/ARIS WASITA WIDIASTUTI
Buku kredit poin di SMP Kartiyoso Semarang

UNTUK mengontrol siswa agar lebih menerapkan kedisiplinan, ada beberapa upaya yang dilakukan sekolah. Antara lain dengan membuat buku kredit poin yang diberikan kepada masing-masing siswa. Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Sekolah SMP Kartiyoso, Zahidin mewakili Kepala Sekolah Slamet Widodo.
Ditemui Harsem di ruang kerjanya, kemarin, dirinya mengatakan, buku kredit poin ini sudah berlangsung lama. “Dan rupanya cukup berhasil membawa siswa menuju perubahan, karena sanksi yang kami berikan memang cukup berat,” kata dia.
Dijelaskan, untuk setiap pelanggaran, si pelanggar akan dikenai satu poin. “Jika poin sudah terkumpul hingga 100, siswa tersebut bisa terancam tidak naik atau yang lebih parah lagi dikeluarkan dari sekolah,” paparnya.
Dirinya mengatakan, hal tersebut diterapkan karena pihak sekolah tidak memungkiri, mayoritas siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, mempengaruhi kondisi siswa. “Di sekolah kami ini banyak siswa yang memiliki sikap kurang baik, atau istilahnya bandel atau nakal,” jelasnya.
Awalnya, pada tahun lalu, setiap pelanggaran diberikan poin sebanyak lima poin. “Tapi ternyata kurang efektif, karena jumlah poin di setiap pelanggaran yang cukup besar, jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran kecil maka pihak sekolah tidak bisa memberikan sanksi poin begitu saja, karena saat itu memang kelipatan lima,” kata dia.
Untuk itu pada tahun ajaran ini, sistem diubah. “Agar pelanggaran-pelanggaran kecil tidak lepas dari sanksi poin, jadi sekarang setiap ada kenakalan siswa, selama guru yang bersangkutan dalam hal ini yang melihat kenakalan siswa melapor, maka tetap akan kami berikan sanksi poin,” paparnya.
Untuk beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa, antara lain yaitu terlambat datang ke sekolah, mencontek di kelas hingga membolos. “Namun kalau pelanggaran-pelanggaran yang tidak begitu berat misalnya membuat gaduh suasana kelas,” kata dia.
Sementara itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan orangtua siswa, pihak sekolah mengaku sudah mensosialisasikan peraturan tersebut kepada pihak orangtua. “Orangtua kami panggil ke sekolah, untuk diberikan penjelasan mengenai peraturan ini, dan mereka sepakat karena ini kan demi kebaikan anak mereka juga,” terangnya.
Selanjutnya, buku kredit poin tersebut diterimakan kepada orangtua siswa saat mereka datang untuk mengambil rapor bayangan dan semesteran. “Jadi kami tetap memberikan laporan kepada mereka, lagi pula dalam buku tersebut kami juga memberikan keterangan mengenai apa saja yang sudah menjadi pelanggaran mereka,” ungkapnya.
Untuk jumlah 100 poin tersebut digunakan dalam jangka waktu satu tahun. “Jadi setiap tahunnya siswa akan memulai dari awal lagi, untuk poin-poin sebelumnya dihanguskan, karena kan kami sudah memasuki tahun ajaran baru,” terangnya.
Diakuinya, sistem penerapan kedisiplinan yang demikian menjadi satu upaya yang ternyata mendatangkan hasil yang baik. “Banyak siswa yang sembuh dari kenakalan-kenakalan mereka, kalau dulu banyak sekali siswa yang buku kredit poinnya hampir penuh, namun sekarang sudah jarang-jarang terjadi, meskipun dulu pernah kejadian juga ada satu siswa yang terpaksa tidak kami naikkan kelas karena poinnya melebihi 100,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga menegaskan, meskipun siswa pintar namun dirinya mendapatkan banyak poin, maka tetap ada kemungkinan untuk tidak bisa naik kelas. “Karena bagaimanapun juga peraturan tetap harus ditaati, kalau mereka masih saja melakukan pelanggaran, itu berarti mereka kurang menghargai peraturan yang sudah diterapkan oleh sekolah,” pungkasnya. (awi/nji)