 |
| HARSEM/DOK Suasana wisuda RA Sedayu Indah, Genuk beberapa waktu lalu. IGRA meminta kesejahteraan guru RA ditingkatkan |
PARA guru raudhatul athfal (RA) di Kota Semarang meminta Kementerian Agama selaku institusi yang menaunginya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka juga berharap pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah RA yang selama ini masih bergantung swadaya masyarakat.
Ketua Pengurus Daerah IGRA Kota Semarang Prihatin Wiryani menyebutkan jumlah guru RA di Kota Semarang saat ini sekitar 470 orang dan menaungi kurang lebih 6.000 siswa.
“Guru RA memang sudah mendapatkan tunjangan kesejahteraan, namun masih kecil. Kami meminta bisa lebih ditingkatkan lagi kesejahteraannya,” ucapnya tanpa mau menyebut besaran dana tunjangan yang diterima masing-masing guru.
Selain itu, ia membeberkan, tingkat pendidikan rata-rata guru RA sebagian besar masih belum S1. Sekitar 60% dari mereka masih hanya lulusan SMA dan diploma. Mengingat pendidikan anak usia dini sangat penting sebagai upaya awal pembentukan kepribadian anak yang berkualitas dan seimbang, ia berharap pemerintah memfasilitasi dan mendorong peningkatan jenjang pendidikan guru RA.
“Kami sangat berharap pemerintah memberikan beasiswa kuliah bagi guru-guru RA yang masih belum sarjana, supaya kualitas dan kompetensi mereka semakin baik, agar kualitas pendidikan di tingkatan RA/TK lebih maju,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prihatin juga mengungkapkan kondisi sekolah-sekolah RA di Kota Semarang, sampai saat ini semua biaya operasional dan pengembangan sangat bergantung swadaya masyarakat. “Kalau bisa sekolah RA atau TK itu diubah statusnya agar bisa menjadi negeri. Seperti tingkatan di atasnya, yakni MI atau SD,” tambahnya.
Terpisah, Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi menilai perhatian pemerintah terhadap sekolah anak usia dini memang masih kurang. “Kebanyakan sekolah TK dibiayai dari swadaya masyarakat. Makanya ada kesan TK atau setingkatannya mahal,” kata dia.
Selama ini, dikatakan Muhdi, pemerintah terkesan masih kurang menggarap jenjang pendidikan usia dini. Salah satu bukti, pemerintah belum banyak melakukan sosialiasi agar masyarakat memasukkan anaknya ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TK.
Menurutnya, pendidikan pra SD tidak kalah penting. Untuk itu, sepatutnya pemerintah turut membantu biaya operasional dan meningkatkan kualitas dan kompetensi guru PAUD/TK hingga S1.
“Banyaknya guru TK yang belum S1, karena dulu belum ada pendidikan untuk profesi guru TK. Karena sekarang sudah ada, semestinya pemerintah membantu guru TK melanjutkan pendidikannya,” jelasnya (sna/nji)
Ketua Pengurus Daerah IGRA Kota Semarang Prihatin Wiryani menyebutkan jumlah guru RA di Kota Semarang saat ini sekitar 470 orang dan menaungi kurang lebih 6.000 siswa.
“Guru RA memang sudah mendapatkan tunjangan kesejahteraan, namun masih kecil. Kami meminta bisa lebih ditingkatkan lagi kesejahteraannya,” ucapnya tanpa mau menyebut besaran dana tunjangan yang diterima masing-masing guru.
Selain itu, ia membeberkan, tingkat pendidikan rata-rata guru RA sebagian besar masih belum S1. Sekitar 60% dari mereka masih hanya lulusan SMA dan diploma. Mengingat pendidikan anak usia dini sangat penting sebagai upaya awal pembentukan kepribadian anak yang berkualitas dan seimbang, ia berharap pemerintah memfasilitasi dan mendorong peningkatan jenjang pendidikan guru RA.
“Kami sangat berharap pemerintah memberikan beasiswa kuliah bagi guru-guru RA yang masih belum sarjana, supaya kualitas dan kompetensi mereka semakin baik, agar kualitas pendidikan di tingkatan RA/TK lebih maju,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prihatin juga mengungkapkan kondisi sekolah-sekolah RA di Kota Semarang, sampai saat ini semua biaya operasional dan pengembangan sangat bergantung swadaya masyarakat. “Kalau bisa sekolah RA atau TK itu diubah statusnya agar bisa menjadi negeri. Seperti tingkatan di atasnya, yakni MI atau SD,” tambahnya.
Terpisah, Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi menilai perhatian pemerintah terhadap sekolah anak usia dini memang masih kurang. “Kebanyakan sekolah TK dibiayai dari swadaya masyarakat. Makanya ada kesan TK atau setingkatannya mahal,” kata dia.
Selama ini, dikatakan Muhdi, pemerintah terkesan masih kurang menggarap jenjang pendidikan usia dini. Salah satu bukti, pemerintah belum banyak melakukan sosialiasi agar masyarakat memasukkan anaknya ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TK.
Menurutnya, pendidikan pra SD tidak kalah penting. Untuk itu, sepatutnya pemerintah turut membantu biaya operasional dan meningkatkan kualitas dan kompetensi guru PAUD/TK hingga S1.
“Banyaknya guru TK yang belum S1, karena dulu belum ada pendidikan untuk profesi guru TK. Karena sekarang sudah ada, semestinya pemerintah membantu guru TK melanjutkan pendidikannya,” jelasnya (sna/nji)
Posting Komentar
Silahkan tulis komentar, saran dan kritik anda di bawah ini!
Terima kasih atas kunjungannya, semoga silaturrahim ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga harsem makin maju dan sukses selalu. amin.