Seminar Pentingnya Child Bugdeting

Kegiatan seminar Undip-UNICEF

ANGGARAN anak di Indonesia memiliki tujuan untuk mengidentifikasi alokasi anggaran untuk program-program yang terkait hak anak sebagai bentuk komitmen pemerintah serta realisasinya.

Hal tersebut diungkapkan pemerhati anak dari Undip, Johanna Maria Kodoatie pada seminar Undip-UNICEF kependudukan mengenai dampak pertumbuhan penduduk dan perlunya penganggaran untuk anak pada Selasa (18/7) lalu.

Pada seminar yang diadakan di dekanat Fakultas Ekonomi Undip tersebut, Johanna mengatakan, dari penelitian yang dilakukannya, ada kesimpulan yaitu pemerintah memiliki komitmen terhadap anak yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang signifikan dalam RPJM (Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan) 2010-2014 oleh 14 kementrian dan lembaga.

"Perhatian pemerintah terhadap anak juga tercermin pada program dan kegiatan dari kementrian terkait seperti Kementerian Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan," jelasnya.

SelanjutnyaK kepala UNICEF bagian kebijakan sosial dan monitoring di Indonesia, Niloufar Pourzand mengatakan bahwa child budgeting (penganggaran anak) sangatlah penting karena sebagai refleksi dari realisasi dari hak-hak anak itu sendiri.

"Pengganggaran anak adalah langkah pertama untuk memeriksa sumberdaya pemerintah yang mengalokasikan kepada program-program yang menguntungkan anak-anak dan dapat diaplikasikan di Indonesia," kata dia.

Sementara itu pembicara lain, Dekan Fakultas Kesehatan Undip, Tinuk Istiarti mengatakan, dampak kependudukan terhadap kesehatan lingkungan adalah makin berkurangnya lahan produktif, makin berkurangnya ketersediaan air bersih dan pencemaran lingkungan.

"Sedangkan dampak kependudukan terhadap kesehatan masyarakat adalah kemiskinan sebagai dampak peledakan penduduk yang dapat mengakibatkan gizi buruk, makanan tidak sehat, pekerjaan yang beresiko terhadap kesehatan, perilaku hidup sehat yang rendah,dan rendahnya akses pelayanan kesehatan," ujarnya.

Selanjutnya, dijelaskan pula, dampak kependudukan terhadap kesehatan reproduksi dapat berupa tidak terlingdunginya hak-hak kesehatan reproduksi dan hak-hak seksual. “Selain itu yaitu tidak terkendalinya penyebaran IMS, HIV-AIDS, tidak tertangani secara tuntas masalah-masalah trafficking, KDRT, PSK, perlindungan anak,” terangnya.(awi/nji)