Persiapan Minim, Kurikulum Baru Bisa Gagal

Muhdi 

HARSEM/JBSM

SEMARANG- Kurikulum baru yang akan diterapkan pada tahun 2013, bisa menjadi pisau bermata dua. Waktu persiapan yang mepet, belum adanya pelatihan guru, dan belum ada persiapan materi yang telah terintegrasi bisa menjadi kendala besar. Sehingga bisa membuat rencana perbaikan pendidikan tak sesuai harapan.

Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi berharap, pemerintah serius menjalankan kurikulum yang diusulkan diberi nama perekat bangsa tersebut. Waktu yang hanya tersisa sekitar tujuh bulan harus benar-benar dimanfaatkan. Pasalnya pada Desember nanti sudah dilakukan uji publik. "Pemerintah tidak boleh bermain-main. Jika sampai salah didik maka hasil pendidikan ke,depan bisa jadi lebih buruk," kata Muhdi, seusai membuka seminar nasional problematika pendidikan di IKIP PGRI Semarang, belum lama ini. 

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah ini mengatakan, pemerintah perlu memberikan pelatihan pada guru dan bukan hanya sekadar sosialisasi. Harapannya guru mengetahui tugas-tugasnya, sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. Padahal saat ini jumlah guru sekolah dasar di Indonesia mencapai 60 persen dari jumlah total, lebih dari satu juta guru.

Sekiranya waktu persiapan dirasakan tidak mencukupi, lanjutnya, pemerintah bisa menjalankan pada tahun berikutnya dan tidak perlu dipaksakan. Alternatif lain adalah melaksanakan kurikulum baru namun program piloting di beberapa wilayah yang dianggap siap. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengkajian terhadap Ujian Nasional (UN) sebagai perangkat evaluasi pendidikan. "Konsepnya seperti apa? Apakah ada desain lain? Perlu pemetaan," tegasnya.

Perubahan kurikulum tersebut dimaksudkan untuk penyederhanaan pendidikan. Materi pendidikan karakter juga harus termuat dalam semua mata pelajarannnya. Pada seminar yang mengusung tema problematika pembelajaran di sekolah dasar dan solusi pemecahan masalahnya tersebut menghadirkan pembicara Direktur Control Council Local Commite Pendidikan Tinggi (CCLC Dikti) Kama Abdu Hakam. Menurutnya adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), tiap-tiap sekolah baik tingkatan SD-SMA memiliki kewenangan untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi. Adanya MBS, sekolah dituntut untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan lebih menanamkan nilai-nilai karakter. 

“Sekolah bisa membentuk tim pengembang, tim pakar dan master train untuk para guru-guru SD maupun calon gurunya,” katanya. (H81/JBSM/15)