Dosen IKIP PGRI Belajar Termoakustika di Jepang

Dosen jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA IKIP PGRI Semarang, Irna Farikha berpamitan dengan Rektor IKIP PGRI Semarang Dr Muhdi didampingi Dekan FPMIPA Nizaruddin,  sebelum bertolak ke Jepang untuk studi S-3.

SEMARANG-Salah satu dosen IKIP PGRI Semarang memiliki kesempatan untuk belajar tentang ilmu Termoakustika (thermoacoustic) di Tokyo University Agriculture and Technology, Jepang. Dosen jurusan Pendidikan Fisika FPMIPA IKIP PGRI Semarang, Irna Farikha mendapatkan beasiswa S-3 (Doktor) untuk studi selama tiga tahun.

Termoakustika adalah suatu bidang yang berhubungan dengan fenomena fisis di mana perbedaan suhu dapat membangkitkan gelombang bunyi, dan sebaliknya gelombang bunyi dapat menghasilkan perbedaan suhu. Irna akan mempelajari Termoakustika khususnya di bidang Fisika terapan atau aplikasi.
   
Mantan Mahasiswa Berprestasi IKIP PGRI dan Kopertis VI tahun 2007 itu menjelaskan, alasan dirinya memilih fokus pada Termoakustika karena bidang tersebut dapat dipelajari dengan alat sederhana.   

“Beberapa waktu lalu pun saya sudah membuat alat Termoakustika dari loudspeaker dan dihubungkan pada pralon yang ditumpuki mika. Hasil dari pengembangan penelitian tersebut adalah dapat memanfaatkan limbah gas buang AC atau kulkas menjadi energi listrik. Selain itu saya juga membuat prototipe Termoakustika yang berfungsi mengetahui berapa banyak suhu,'' kata perempuan kelahiran Semarang 10 Januari 1984 itu.
  
 Selama tiga tahun kedepan Irna akan belajar di Department Bio Application and System Engineering Tokyo University dari beasiswa pascasarjana luar negeri yang dibiayai oleh Kemdikbud.
   
Sementara itu, Rektor IKIP PGRI Semarang Dr Muhdi mengatakan, bahwa Irna Farikha merupakan dosen pertama yang mempelajari Termoakustika hingga ke luar negeri. Tentu saja pihak kampus bangga dan mengapresiasi kompetensi dosen yang mendalami atau fokus pada bidang tertentu.
   
''Di samping itu IKIP PGRI terus memacu dosen lain untuk studi lanjut baik di dalam atau luar negeri. Bahkan kami menargetkan setiap tahun ada 10 hingga 15 dosen untuk melanjutkan kuliah di jenjang S-2 atau S-3,'' katanya. (K3/SMNetwork/njs)

2.349 Mahasiswa IKIP Ikuti Pembekalan KKN

IKIP PGRI Semarang tiap tahun menerjunkan mahasiswa KKN (kuliah kerja nyata). ”KKN merupakan perwujudan dari pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa. Dikembangkan IKIP PGRI Semarang sejak tahun 1990. Program KKN menjadi program intrakulikuler dan wajib diikuti mahasiswa S1 dari semua program studi.”

Pada tahun ajaran 2012/2013 semester genap IKIP PGRI Semarang menyelenggarakan KKN dalam satu periode yang diikuti 2.349 dengan tema KKN pengembangan posdaya (pos pemberdayaan keluarga) dalam mendukung kabupaten/kota layak anak melalui pemberdayaan masyarakat  dengan memperhatikan hak-hak anak.

Sebelum mahasiswa diterjunkan ke-13 kecamatan, 143 desa di Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan mendapatkan pembekalan  KKN. Dalam sambutannya berpesan selama KKN mahasiswa menjaga etika, team work yang kompak dan komunikasi lisan yang baik kepada masyarakat. Ujar Rektor IKIP PGRI Semarang.

Pembekalan dilaksanakan mulai dari tanggal 21-26 Januari yang diisi 25 penyaji baik dari dosen IKIP PGRI Semarang, camat, bapedda, dan BPMPKB Kota Semarang.

Dalam pembekalan, mahasiswa mendapat pengarahan untuk melakukan pendampingan 114  posdaya yang sudah dibentuk sebelumnya dan membuat 150 posdaya baru. KKN akan diterjunkan dari 4 Februari sampai 5 Maret. Ujar Ketua Panitia KKN

Diharapkan setelah mendapatkan pembekalan, mahasiswa dapat melaksankan KKN dengan maksimal.
Selain itu, mahasiswa dapat  memperoleh pengalaman belajar langsung di masyarakat, melalui keterlibatan dalam masyarakat dan menemukan, merumuskan, memecahkan, dan menanggulangi permasalahan di masyarakat. (Kiriman: Nur Cholifah SPd)

Posdaya Dongkrak Perekenomian Warga, Oleh Nur Cholifah

KULIAH Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu kegiatan yang memadukan dharma pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan bagian integral dari kurikulum S1. Salah satunya IKIP PGRI Semarang yang setiap tahunnya mengadakan KKN.

Tahun ini IKIP PGRI mendapat tugas membentuk posdaya (pos pemberdayaan keluarga). Mahasiswa diharapkan mengabdi kepada masyarakat dan membentuk posdaya di lokasi KKN.

Kebetulan saya diterjunkan KKN di Groboban tepatnya di desa Latak (Pebruari-Maret 2012). KKN di desa (jauh dari kota) menjadi tantangan.

Posdaya memiliki empat bidang. Yaitu pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan lingkungan. Posdaya yang dibentuk IKIP PGRI adalah pos PAUD. Karena di desa yang terdiri dari empat dusun  belum memiliki pos PAUD.

Karena dirasa masih ada ikatan hati dengan desa Latak, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung menjadi relawan. Sebagai follow up dari KKN posdaya IKIP PGRI Semarang yang telah diadakan Pebuari-Maret 2012.

Keikutsertaan tim relawan yang akrab dengan sebutan “Relawan Manunggaling Rasa IKIP PGRI Semarang” merupakan tindak lanjut kerjasama LPPM IKIP PGRI Semarang dengan Yayasan Damandiri.

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono mengapresiasi kegiatan posdaya seperti telah dibentuk KKN IKIP PGRI Semarang.

Sebagai tindak lanjut kerjasama, diadakan kegiatan pendampingan posdaya dalam berbagai aspek. Antara lain aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kewirausahaan yang berbasis masyarakat.

Kegiatan pendampingan dilakukan Juli-Desember 2012. Meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Saat ini kegiatannya fotokopi, penjualan pulsa, loket pembayaran listrik dan kerajinan tangan.

Omset per bulan bisa mencapai satu jutaan rupiah. Bidang kewirausahaan dikelola pelajar setempat. Jadi pelajar bisa menghasilkan pendapatan sendiri dan memiliki keahlian dalam bidang kewirausahaan. (Nur Cholifah, mahasiswa IKIP PGRI Semarang jurusan PPKn/nji)

Persiapan Minim, Kurikulum Baru Bisa Gagal

Muhdi 

HARSEM/JBSM

SEMARANG- Kurikulum baru yang akan diterapkan pada tahun 2013, bisa menjadi pisau bermata dua. Waktu persiapan yang mepet, belum adanya pelatihan guru, dan belum ada persiapan materi yang telah terintegrasi bisa menjadi kendala besar. Sehingga bisa membuat rencana perbaikan pendidikan tak sesuai harapan.

Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi berharap, pemerintah serius menjalankan kurikulum yang diusulkan diberi nama perekat bangsa tersebut. Waktu yang hanya tersisa sekitar tujuh bulan harus benar-benar dimanfaatkan. Pasalnya pada Desember nanti sudah dilakukan uji publik. "Pemerintah tidak boleh bermain-main. Jika sampai salah didik maka hasil pendidikan ke,depan bisa jadi lebih buruk," kata Muhdi, seusai membuka seminar nasional problematika pendidikan di IKIP PGRI Semarang, belum lama ini. 

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah ini mengatakan, pemerintah perlu memberikan pelatihan pada guru dan bukan hanya sekadar sosialisasi. Harapannya guru mengetahui tugas-tugasnya, sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. Padahal saat ini jumlah guru sekolah dasar di Indonesia mencapai 60 persen dari jumlah total, lebih dari satu juta guru.

Sekiranya waktu persiapan dirasakan tidak mencukupi, lanjutnya, pemerintah bisa menjalankan pada tahun berikutnya dan tidak perlu dipaksakan. Alternatif lain adalah melaksanakan kurikulum baru namun program piloting di beberapa wilayah yang dianggap siap. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengkajian terhadap Ujian Nasional (UN) sebagai perangkat evaluasi pendidikan. "Konsepnya seperti apa? Apakah ada desain lain? Perlu pemetaan," tegasnya.

Perubahan kurikulum tersebut dimaksudkan untuk penyederhanaan pendidikan. Materi pendidikan karakter juga harus termuat dalam semua mata pelajarannnya. Pada seminar yang mengusung tema problematika pembelajaran di sekolah dasar dan solusi pemecahan masalahnya tersebut menghadirkan pembicara Direktur Control Council Local Commite Pendidikan Tinggi (CCLC Dikti) Kama Abdu Hakam. Menurutnya adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), tiap-tiap sekolah baik tingkatan SD-SMA memiliki kewenangan untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi. Adanya MBS, sekolah dituntut untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan lebih menanamkan nilai-nilai karakter. 

“Sekolah bisa membentuk tim pengembang, tim pakar dan master train untuk para guru-guru SD maupun calon gurunya,” katanya. (H81/JBSM/15)

Mahasiswa Perlu Dibekali Manajemen Organisasi

SEMATKAN IDENTITAS: Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Prof Mustafid menyematkan identitas peserta Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Menengah di Kampus II IKIP PGRI Semarang, Rabu (3/10) ( HARSEM/JBSM/ANGGUN PUSPITA )

SEMARANG- Setiap mahasiswa perlu dibekali kemampuan mengelola organisasi. Sebab, modal tersebut berguna untuk mengembangkan kemampuan diri, seperti membangun kompetensi, intelektual dan pengalaman selama menjadi mahasiswa.

Hal itu disampaikan Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Prof Mustafid saat membuka Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Menengah di Kampus II IKIP PGRI Semarang, Rabu (3/10).

Dia mengatakan, sebagai harapan bangsa dan pemimpin masa depan mahasiswa harus mengembangkan kemampuan diri. Dan kemampuan memanajemen organisasi kemahasiswaan menjadi bagian penting untuk menjadi manajer dan pemimpin.

''Maka itu, pelatihan ini sangat strategis untuk membantu mahasiswa baik secara teori atau pengalaman, sekaligus membangun diri menjadi sosok profesional sesuai karakter perguruan tinggi,'' ungkapnya.

Pelatihan ketrampilan manajemen mahasiswa yang didanai oleh Dirjen Dikti ini diikuti oleh 42 mahasiswa dari 31 perguruan tinggi di Kopertis Wilayah VI. Adapun, pelatihan ini harus mengedepankan intelektual dan etika, yakni supaya setelah lulus mahasiswa dapat membentuk bangsa ini.

''Sehingga dari kegiatan ini harapannya para peserta dapat membentuk sebuah komunitas untuk saling mengenal, berkolaborasi, bertukar pikiran, dan dampaknya untuk mengembangkan manajerial serta kepemimpinan,'' kata Mustafid.

Sementara itu sebagai pihak penyelenggara, Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi  menyampaikan, hasil pelatihan ini diharapkan dapat dikembangkan lagi oleh para peserta setelah kembali ke perguruan tinggi masing-masing.

''Para peserta diharapkan dapat memiliki keterampilan berorganisasi dengan mengikuti pelatihan ini, sekaligus dalam mengelolanya. Selain itu, di sela-sela mengikuti kegiatan akademik dan perkuliahan, mereka dapat mengembangkan diri dengan membentuk komunitas dan berkegiatan yang positif sesui bekal yang diberikan,'' tandasnya. (K3/JBSM/15)   

Di Era Otonomi Daerah Kebijakan Pendidikan Belum Berhasil

RAIH DOKTOR: Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi SH MHum menerima ijazah dari Direktur PPs Unnes Prof Samsudi seusai meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan pada ujian disertasi terbuka, kemarin. (HARSEM/JBSM/ANGGUN PUSPITA)

 

SEMARANG- Implementasi kebijakan pendidikan di kabupaten/kota pada era otonomi daerah belum mendapatkan hasil yang signifikan. Pasalnya, kebijakan itu belum mampu meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana tujuan otonomi daerah pada bidang tersebut.

Hal itu disampaikan promovendus Doktor Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (PPs Unnes), Muhdi SH MHum, pada ujian disertasi terbuka, Kamis (30/8). 

Rektor IKIP PGRI Semarang ini mengatakan, seperti hasil penelitian yang dilakukan pihaknya di Kota Semarang, dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan masih terjadi deviasi operasional. Artinya, penyelenggaraan masih kurang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta kurang memberdayakan semua komponen stakeholder pendidikan.

''Selama 10 tahun pelaksanaan otonomi pendidikan ternyata hasilnya belum menggembirakan, bahkan muncul berbagai masalah. Untuk itu dalam penelitian ini saya menawarkan suatu model yang bisa diterapkan dalam implementasi kebijakan pendidikan pada era otonomi daerah,'' ungkap lelaki kelahiran Kebumen 27 Januari 1962 ini.

Sesuai dengan disertasi yang berjudul ''Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Kota Semarang Pada Era Otonomi Daerah'', Sekretaris PGRI Jawa Tengah ini menawarkan model interaktif, partisipatif, fungsi manajemen dan good governance. 

Pada dewan penguji yang diketuai Direktur PPs Unnes Prof Samsudi dan dipromotori Prof DYP Sugiharto, Muhdi menjelaskan, interaktif yaitu dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan perlu ada interaksi yang dinamis antara penentu (DPRD-Walikota), pelaksana (Dinas Pendidikan), dan pengguna kebijakan pendidikan (Pemangku Kepentingan).

Sementara, partisipatif yaitu bahwa pelaksana dan pengguna kebijakan pendidikan harus berpartisipasi aktif dalam penentuan kebijakan. Adapun, dalam proses penentuan kebijakan perlu diterapkan fungsi manajemen mulai planning, organizing, actuating dan controlling.

''Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan, fungsi manajemen mulai organizing, actuating dan controlling juga perlu diimplementasikan. Sedangkan untuk good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, fairness dan responsivitas dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan,'' tandas suami dari Siti Mutmainah yang berhasil meraih IPK 3,72 dengan predikat sangat memuaskan itu. (K3/JBSM/15)

Pengelolaan Pendidikan Dasar Menengah Diusulkan di Provinsi

 Muhdi
(HARSEM/DOK)

SEMARANG- Pengelolaan pendidikan dasar menengah yang semula pada wewenang kabupaten/kota diusulkan berada di tingkat provinsi. Kondisi itu agar sesuai dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan dikuatkan di Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Hal itu disampaikan pengamat pendidikan dari IKIP PGRI Semarang, Muhdi, kemarin. Dia mengatakan, pengelolaan pendidikan dasar menengah yang saat ini berada di kabupaten/kota sering menemui banyak permasalahan.

''Melalui wacana ini maka hendaknya pemerintah dapat mengubahnya. Sebab, selama ini sudah ada wacana akan dikembalikan ke pusat atau provinsi sebagai alternatifnya. Namun, lebih baik jika urusan pendidikan dasar menengah itu ditangani provinsi, karena kalau di tingkat pusat akan terlalu besar cakupannya,'' jelas Rektor IKIP PGRI Semarang itu.

Seiring berjalannya otonomi pendidikan selama 12 tahun di tingkat kabupaten/kota, telah ditemukan sejumlah masalah. Di antaranya terkotak-kotaknya dunia pendidikan dan tercampurnya urusan pendidikan pada persoalan kepentingan politik. Selain itu, standar mutu pendidikan selama ini justru terus menurun karena standar pendidikan di setiap daerah berbeda.

''Pada tingkat provinsi, pengelolaan jadi lebih mudah karena sebenarnya kewenangan masih dapat dibagi lagi dengan daerah (kabupaten/kota) dengan porsi sesuai,'' tuturnya. Sementara itu, Ketua PGRI Kota Semarang Ngasbun Egar menyebutkan, banyak faktor pada otonomi daerah yang sangat mempengaruhi distribusi guru. 

Karena masih ditangani daerah, untuk memenuhi kebutuhan guru di setiap daerah pun sistem perekrutan dipandang memiliki andil kuat. Khusus untuk pengangkatan guru, semestinya tidak diikutkan pada pengangkatan pegawai reguler. 

“Guru itu unik, jadi semestinya pengangkatannya pun harus khusus dan berbeda dengan pegawai regular lainnya. Dengan begitu, akan diperoleh guru berkualitas,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk tes administrasi pengangkatan tenaga guru boleh saja sama dengan pengangkatan pegawai lain. Namun, untuk tes secara akademik, harus dikhusukan. “Selama ini kan masih umum tesnya. 

Kalau perlu dilakukan tes kepribadian, psikologi dan wawancara, agar calon guru yang diperoleh benar-benar berkarakter dan kompeten,” imbuhnya. (K3/JBSM/15)

IKIP PGRI Ajukan Izin Jadi Universitas

 BERI ANUGERAH: Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi SH MHum memberikan anugerah kepada para pendiri institusi pendidikan tersebut diantaranya kepada, Drs Taruna, Drs Soepardjo, dan Sulistyo MPd pada peringatan Dies Natalis ke 31, Senin (23/7). (JBSM/Anggun Puspita)

SEMARANG- IKIP PGRI Semarang mengajukan izin menjadi universitas. Saat ini, institusi pendidikan keguruan itu tengah mempersiapkan persyaratan untuk memenuhi izin tersebut.
 

Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi SH MHum pada rapat senat terbuka Dies Natalis ke 31 kampus tersebut, Senin (23/7) mengatakan, memasuki usia ini merupakan momentum penting bagi pihaknya untuk menguatkan kelembagaan dan mengupayakan mutu serta jati diri, karakter para lulusan.
 

Sehingga, bersama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) yang menaungi IKIP PGRI Semarang akan mengembangkan diri untuk berubah menjadi universitas.
 

''Kendati akan berubah menjadi universitas, namun kami tetap fokus pada keikipannya atau pendidikan keguruan. Sehingga, kami tetap akan mendidik calon guru untuk kedepannya,'' katanya, kemarin.
 

Selain fokus pada pendidikan keguruan, program studi ilmu murni di kampus tersebut juga tetap berlandaskan nilai-nilai karakter keguruan. Sehingga, tidak kehilangan jati dirinya sebagai lembaga pendidik tenaga kependidikan.
 

Pada saat ini IKIP PGRI tengah memenuhi persyaratan untuk menjadi universitas. Misalnya, melengkapi perbandingan jumlah program studi antara IPA dan IPS.
 

''Kami akan menambah prodi untuk bidang IPA terutama untuk ilmu murni. Kondisi ini agar target kelayakan bisa diselesaikan tahun ini. Sedangkan, kelayakan sarana prasarana, kami juga tengah mempersiapkan untuk membangun kampus baru,'' katanya.
 

Adapun, untuk menjadi universitas prodi baru juga akan dibuka seperti pendidikan teknologi informasi, pendidikan ekonomi. Kemudian untuk ilmu murni, yakni teknik elektro, teknik informatika, kesehatan rekam medis, dan psikologi.
 

Muhdi berharap, mulai tahun 2013 nanti pengajuan izin akan dilakukan, sehingga 2014 izin berubah menjadi universitas sudah keluar.
 

Pada peringatan Dies Natalis ke 31 tersebut turut hadir Ketua YPLP Sudharto MA, Koordinator Kopertis Prof Mustafid, Rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo, dan jajaran pimpinan lainnya.
 

Disamping itu, juga ada penganugerahan Character Award bagi satuan pendidikan SMP dan SMA/SMK yang diraih SMP 1 Kudus. Kemudian, pemberian anugerah kepada pendiri IKIP PGRI Semarang kepada Drs Taruna, Drs Soepardjo, dan Sulistyo MPd. Serta orasi ilmiah oleh Dr Nurkolis MM dengan judul ''Urgensi Reformasi Manajemen Guru di Era Otonomi Daerah''.  (K3/jbsm/14)

Rusmiyanto: Terbiasa Berprestasi

Rusmiyanto (awi/15)

SEMARANG- Keasyikan mengajar dirasakan oleh Rusmiyanto. Keasyikan tersebut yaitu bisa mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa. 

"Apalagi menjadi guru sekarang ini banyak sekali tantangannya," jelasnya kepada Harsem, kemarin.

Dirinya mengatakan, salah satu tantangan yang dirasakannya yaitu pengaruh global yang sangat kuat. "

Kami dituntut untuk tidak hanya menjadi pengajar namun juga guru. Jadi harus memberikan contoh yang baik bagi para siswa-siswinya," ujarnya.

Mengenai karir, ayah dua anak ini mulai mengajar sejak tahun 1991. "Bahkan saat saya masih tercatat sebagai mahasiswa di IKIP negeri Semarang saya sudah mengajar di SMA Sultan Agung Semarang," jelas guru Bahasa Indonesia kelas 10 ini.

Pria kelahiran Kebumen, 12 Agustus 1969 ini pada tahun 1998 pindah ke SMAN 1 Semarang. "Dari awal saya sudah mengajar Bahasa Indonesia," jelasnya. 

Tak heran jika dirinya saat ini juga menjadi dosen luar biasa di IKIP PGRI Semarang. "Selain itu saya juga menjadi dosen luar biasa di Unisula. Semuanya di Fakultas Bahasa," ujarnya.

Prestasi tak hanya diraihnya saat bekerja. Namun saat kuliah pun Rusmiyanto sudah terbiasa dengan prestasi. "Saya juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi di IKIP Semarang serta meraih terbaik pertama untuk menulis apresiasi sastra tingkat Semarang," tukasnya. (awi/15)

Mahasiswa IKIP Juara di Peksimida

MELUKIS DI PASAR : Sejumlah mahasiswa lomba Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida) peserta karya seni lukis belum lama ini melukis di tengah - tengah keramaian pasar tradisional Bodjong Salaman, Pusponjolo
(HARSEM/INDRA PRABAWA)

SEMARANG- Tiga mahasiswa IKIP PGRI Semarang menyabet gelar juara dalam Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida) Jateng 2012.

Ketiganya adalah Santi Almufaroh yang menyabet juara pertama lomba menulis cerpen, Ibrahim sebagai juara II lomba membaca puisi, dan M Raisul Hakim juara harapan I membaca puisi.

Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi mengatakan, ketiganya mewakili Jateng dalam Peksiminas 2012 setelah menjuarai event serupa tingkat daerah. Adapun dari keiga mahasiswa itu, lanjutnya Santi yang mendapatkan juara pertama bakal mewakili Jateng untuk lomba menulis cerpen pada Peksiminas 2012 yang rencananya digelar 1-6 Juli mendatang di Universitas Mataram, NTB.

IKIP PGRI Jateng sendiri, memberi porsi yang cukup besar dalam kegiatan kemahasiswaan untuk memfasilitasi bakat, talenta, dan kemampuan seni. Selama 13 tahun terakhir ini, pihaknya rutin menjadi penyelenggara festival drama yang diikuti peserta dari pelbagai daerah.

''Tidak sedikit partisipan event yang kami selenggarakan ada yang berasal dari Pontianak, Manado, hingga Sulawesi Utara,'' ujarnya, kemarin. Sementara itu, Wakil Rektor III IKIP PGRI Semarang Supriyono  menyebutkan, Peksimida 2012 diikuti 184 mahasiswa dari 30 perguruan tinggi di Jateng. 

IKIP PGRI Semarang mengirimkan sembilan mahasiswa dalam ajang tersebut. Adapun event itu melombakan lima kategori lomba, antara lain menulis cerpen, membaca puisi putra dan putri, menulis puisi, dan menulis naskah lakon. Kategori serupa juga dilombakan dalam Peksiminas.

Menurutnya, keunikan dari event itu adalah seluruh karya yang dilombakan orisinil dari karya siswa. Mereka diharuskan menulis di lokasi lomba selama delapan jam masa karantina. Keharusan peserta menelurkan karya secara langsung di lokasi menjadi pembeda event ini dengan tahun sebelumnya. Ketentuan itu untuk menghindarkan penjiplakan.

Terpisah, Santi Almunafaroh yang menjuarai lomba menulis cerpen mengaku sudah terbiasa menulis puisi dan cerpen sejak duduk di bangku SMP. Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris ini mengungkapkan sudah lima buku yang dibuatnya, yakni "Antologi Puisi: Adalah Debu", kemudian cerpen yang berjudul "Perempuan Bersayap di Kota Seba", "Tanda", dan “Tatapan Mata Boneka". '

'Alhamdulillah cerpen saya berjudul 'Kelambit di Atas Kepala' berhasil menang. Cerpen ini mengisahkan kejahatan seorang lurah kepada masyarakatnya,'' tuturnya. (JBSM/J9/15)