Serat Sastra Gending Sarat Bahasa Simbolik

HARSEM/JBSM/ANGGUN PUSPITA
RAIH DOKTOR: Rektor IAIN Walisongo Semarang Prof Muhibbin memberikan ucapan selamat kepada Zaenudin Bukhori setelah berhasil meraih gelar Doktor Studi Islam

SEMARANG- Alunan tembang Kebo Giro dari karawitan Panembrama Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang mengiringi kelulusan Zaenudin Bukhori meraih predikat Doktor Studi Islam dari Program Doktor di kampus tersebut, Kamis (8/11). Melalui ujian terbuka dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)Semarang itu berhasil mempertahankan argumennya pada disertasi yang berjudul ''Mistisisme Islam Jawa: Studi Serat Sastra Gendhing Sultan Agung''.

Pada sidang yang dipimpin Rektor IAIN Walisongo Semarang Prof Muhibbin dan dipromotori Prof Djoko Suryo ini, Zaenudin memaparkan, kerajaan Islam di Jawa mempunyai peran yang signifikan dalam perkembangan sastra ke-Islaman di kawasan nusantara. Karya sastra itu pun mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan perbedaan orientasi keagamaan serta perubahan tatanan sosial dan sistem pemerintahan.

''Dengan mengubah dan menciptakan karya sastra Islam yang berbentuk serat atau suluk dalam bentuk macapat, raja menyebarkan ajaran Islam. Salah satu serat yang lahir pada masa kerajaan Mataram Islam yaitu Serat Sastra Gendhing karya Sultan Agung. Dan serat tersebut merupakan karya sastra Jawa yang sarat menggunakan bahasa simbolik,'' jelas lelaki kelahiran Demak 2 Mei 1965 itu.

Bahasa simbolik yang tertulis dalam pupuh Dhandang Gula pada ke 13 itu, sastra diartikan sebagai Tuhan yang mencipta, sedangkan gendhing adalah mahluk yang dicipta. ''Untuk menjelaskan simbol dan kandungan isi dalam naskah Serat Sastra Gendhing, saya menggunakan metode hermeneutik. Metode ini relevan untuk mengkaji naskah karena ada unsur jarak kultural antara penulis serat dengan dunia pembaca sekarang,'' ungkap suami dari Hj Siti Sholihati ini.

Adapun, lanjut Zaenudin, corak mistik Sultan Agung dalam Serat Sastra Gendhing adalah panintheisme atau keberadaan suatu benda yang secara majazi mengandung dua unsur, akan tetapi hakikatnya adalah satu. Sehingga latar belakang penulisan serat tersebut karena otoritas politis dan masalah sosial yang melekat padanya yang bergelar 'Amirul Mukminin Sayidin Panatagami'.

''Jadi relevansi ajaran yang terkandung dalam Serat Sastra Gendhing dalam konteks era global, yakni serat panduan moral yang tetap up to date untuk diapresiasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan,'' tandas mantan anggota legislatif Kota Semarang itu. (K3/JBSM/15)

Dr Muh Nashirudin: Tawarkan Kalender Universal Untuk Penentuan Awal Hijriyah

DOKTOR ILMU FALAK: Rektor IAIN Walisongo Semarang sekaligus ketua penguji disertasi, Prof Muhibbin memberikan selamat kepada Doktor Ilmu Falak Dr Muh Nashirudin seusai ujian terbuka dan meraih gelar doktor dari program Pascasarjana di kampus I IAIN Walisongo. (HARSEM/JBSM/ANGGUN PUSPITA)

 

SEMARANG- Penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal di Indonesia hingga kini masih menjadi perbedaan serta perdebatan di antara pemerintah dengan ormas Islam. Belum ada kajian yang dapat diterapkan untuk menyatukan perbedaan waktu penentuan bulan-bulan Hijriyah tersebut.

Maka ada sebuah harapan yang disampaikan Rektor IAIN Walisongo Semarang sekaligus Ketua Penguji, Prof Muhibbin pada ujian disertasi terbuka promovendus Doktor bidang Hukum Islam Muh Nashirudin di Gedung Program Pascasarjana kampus I IAIN Walisongo, belum lama ini.

Rektor mengatakan, saat ini masyarakat merindukan ada kesatuan ketika mengawali puasa dan dapat lebaran bersama. Maka dengan lahirnya doktor ilmu falak yang disandang Nashirudin pihaknya berharap gagasannya dapat mempersatukan perbedaan tersebut.

Pada disertasi terbuka yang dipromotori Prof Dr Thomas Djamaluddin dan Dr Muhyar Fanani itu, promovendus yang merupakan dosen jurusan Syariah IAIN Surakarta itu menawarkan kalender universal untuk menentukan awal Hijriyah di dunia Islam. 

 

Dengan mengangkat judul disertasi ''Kalender Hijriyah Universal (KHU): Kajian atas Pemikiran Mohammad Shawkat Odeh dan Prospeknya di Indonesia'', lelaki kelahiran Boyolali 2 Desember 1977 ini mencoba mengkaji apakah KHU dapat diterapkan di Indonesia.  Dan apakah KHU juga dapat menyatukan perbedaan awal Hijriyah yang terjadi selama ini di negara ini.

''Pemikiran MS Odeh melalui KHU ini saya tawarkan sebagai upaya untuk menentukan awal bulan Hijriyah. Dan dengan KHU diharapkan ada penyatuan waktu di dunia Islam dalam memulai bulan baru Hijriyah dengan waktu yang sama,'' ungkapnya yang pernah menempuh pendidikan S-2 di Universitas Islam Emir Abdelkader di Constatine, Aljazair ini.

Kajian MS Odeh ini dilakukan dengan membuat kriteria visibilitas hilal, yakni kapan dan pada posisi apa hilal itu bisa dirukyah. Kriteria itulah yang menjadi dasar membuat KHU. Kemudian dengan KHU, dapat membuat dunia Islam berada dalam satu zona, sehingga dapat memulai bulan baru Hijriyah pada waktu yang sama.

''Namun, untuk mengimplementasikanya di Indonesia masih ada kendala, yakni pembagian zona dalam kaidah KHU sangat luas karena meliputi semua benua. 

 

Dan dengan begitu luasnya zona, sebagian besar masyarakat Indonesia masih sulit menerima. Sehingga, tawaran saya mengenai KHU dalam penelitian ini tidak mengadopsi seluruhnya tapi memakai kriteria yang hanya mengambil zona di Indonesia,'' jelas ayah dari tiga putra dan suami dari Imarotus Syari'ah itu.

Harapannya penelitian KHU untuk menentukan awal bulan Hijriyah ini dapat menjadi masukan bagi Kemenag dan ormas Islam di Indonesia. Sehingga ada persatuan dan kesamaan dengan menggunakan kriteria internasional yang memiliki keabsahan secara syar'i dan diterima di kalangan astronomi ini. (K3/JBSM/15)

Di Era Otonomi Daerah Kebijakan Pendidikan Belum Berhasil

RAIH DOKTOR: Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi SH MHum menerima ijazah dari Direktur PPs Unnes Prof Samsudi seusai meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan pada ujian disertasi terbuka, kemarin. (HARSEM/JBSM/ANGGUN PUSPITA)

 

SEMARANG- Implementasi kebijakan pendidikan di kabupaten/kota pada era otonomi daerah belum mendapatkan hasil yang signifikan. Pasalnya, kebijakan itu belum mampu meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana tujuan otonomi daerah pada bidang tersebut.

Hal itu disampaikan promovendus Doktor Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (PPs Unnes), Muhdi SH MHum, pada ujian disertasi terbuka, Kamis (30/8). 

Rektor IKIP PGRI Semarang ini mengatakan, seperti hasil penelitian yang dilakukan pihaknya di Kota Semarang, dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan masih terjadi deviasi operasional. Artinya, penyelenggaraan masih kurang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta kurang memberdayakan semua komponen stakeholder pendidikan.

''Selama 10 tahun pelaksanaan otonomi pendidikan ternyata hasilnya belum menggembirakan, bahkan muncul berbagai masalah. Untuk itu dalam penelitian ini saya menawarkan suatu model yang bisa diterapkan dalam implementasi kebijakan pendidikan pada era otonomi daerah,'' ungkap lelaki kelahiran Kebumen 27 Januari 1962 ini.

Sesuai dengan disertasi yang berjudul ''Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Kota Semarang Pada Era Otonomi Daerah'', Sekretaris PGRI Jawa Tengah ini menawarkan model interaktif, partisipatif, fungsi manajemen dan good governance. 

Pada dewan penguji yang diketuai Direktur PPs Unnes Prof Samsudi dan dipromotori Prof DYP Sugiharto, Muhdi menjelaskan, interaktif yaitu dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan perlu ada interaksi yang dinamis antara penentu (DPRD-Walikota), pelaksana (Dinas Pendidikan), dan pengguna kebijakan pendidikan (Pemangku Kepentingan).

Sementara, partisipatif yaitu bahwa pelaksana dan pengguna kebijakan pendidikan harus berpartisipasi aktif dalam penentuan kebijakan. Adapun, dalam proses penentuan kebijakan perlu diterapkan fungsi manajemen mulai planning, organizing, actuating dan controlling.

''Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan, fungsi manajemen mulai organizing, actuating dan controlling juga perlu diimplementasikan. Sedangkan untuk good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, fairness dan responsivitas dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan,'' tandas suami dari Siti Mutmainah yang berhasil meraih IPK 3,72 dengan predikat sangat memuaskan itu. (K3/JBSM/15)

Akreditasi Belum Cerminkan Kinerja Sekolah

 TERIMA IJAZAH: Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kota Semarang Drs Soedjono MSi menerima ijazah dari Direktur PPs Unnes Prof Samsudi seusai meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan pada ujian disertasi terbuka. (HARSEM/JBSM/ANGGUN PUSPITA)

SEMARANG- Penyelenggaraan akreditasi sekolah atau madrasah pada dasarnya diharapkan dapat memberikan manfaat. Yakni sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan memberi motivator pada sekolah atau madrasah.
 

Di samping itu, dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja satuan pendidikan. Sekaligus, untuk meningkatkan dukungan dari stakeholder dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
 

Hal itu disampaikan promovendus Doktor Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (PPs Unnes), Drs Soedjono MSi, pada ujian disertasi terbuka, belum lama ini. 

Kepada dewan penguji yang diketuai Direktur PPs Unnes Prof Samsudi dan dipromotori Prof DYP Sugiharto dia mengatakan, seharusnya proses akreditasi itu harus menyatu atau tidak terpisah dengan manajemen sekolah. Sebab, selama ini yang terjadi sekolah melaksanakan akreditasi secara terpisah, sehingga penilaian kinerja satuan pendidikan seakan-akan hilang.
 

''Akreditasi yang terjadi selama ini seakan-akan hanya sebuah proses formal, yakni untuk memenuhi poin-poin yang disyaratkan. Dan akhirnya penilaian itu belum mencerminkan kinerja di sekolah,'' ungkapnya yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Kota Semarang itu.
 

Pada disertasi yang berjudul ''Model Penyelenggaraan Akreditasi SMA di Kota Semarang'' promovendus melakukan penelitian di tujuh SMA negeri dan swasta di Semarang. Di antaranya, SMA 1, SMA 5, SMA 10, SMA Loyola, SMA Al Fatah, SMA Masehi 3, dan SMA Pancasila. Dengan keberagaman hasil akreditasi dari sekolah-sekolah tersebut mulai nilai A, B, hingga C, dia menilai, belum dapat tercermin kinerja dari satuan pendidikan itu dalam penilaian akreditasi.
 

''Hal itu karena persiapan baru dilakukan mendekati proses akreditasi. Seandainya proses akreditasi mengikuti siklus manajemen sekolah, maka kinerja dapat terpantau setiap saat,'' kata laki-laki kelahiran Mojokerto 21 Juli 1961 itu.
 

Maka itu, persiapan akreditasi tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, dan pada proses pelaksanaan data kualitatif harus bisa mengungkap hubungan satu dengan lainnya, serta dibutuhkan keterlibatan warga sekolah untuk memantau.
 

Soedjono yang menyelesaikan studi selama tiga tahun dan berhasil meraih IPK 3,84 dengan predikat cumlaude ini menegaskan, agar pada tahap tindak lanjut peran internal dan eksternal dapat berjalan baik.
 

''Peran internal yakni begitu mendapat hasil akreditasi maka perlu segera melakukan pembenahan atau evaluasi kinerja. Sedangkan, peran eksternal dari Dinas Pendidikan dan LPMP dapat mendukung pemenuhan penilaian akreditasi sekolah,'' tandasnya. (K3/JBSM/15)

PR I Unnes Raih Doktor

 RAIH DOKTOR: Pembantu Rektor Bidang Akademi Unnes berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi di Undip Semarang seusai ujian disertasi terbuka di Gedung Pascasarjana Undip, Senin (13/8) (HARSEM/JBSM/ANGGUN PUSPITA)

SEMARANG- Dalam kerangka teori keagenan, konflik akan bisa terjadi antara manajemen atau pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Untuk menghindari konflik, dapat diredam dengan berbagai cara, di antaranya sebagian saham turut dimiliki oleh manajemen atau pihak institusional luar, baik perbankan dan lembaga keuangan.
 

Hal itu disampaikan Agus Wahyudin, promovendus Doktor Ilmu Ekonomi Undip Semarang pada ujian disertasi terbuka di Gedung Pascasarjana Undip, Senin (13/8). Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini mengatakan, dalam kerangka teori keagenan konflik bisa terjadi karena manajemen mementingkan kepentingan diri sendiri dalam rangka mendapatkan gaji atau bonus tinggi. 

Sementara pemegang saham, berorientasi pada keamanan perusahaan jangka panjang dan nilai perusahaan semakin naik dalam pandangan mereka. 
 

''Langkah untuk meredam konflik ini dipandang penting agar perusahaan tumbuh berkembang dan nilai perusahaan akan naik. Dan indikator untuk meredam konflik keagenan ini salah satunya dengan hutang. Artinya, kalau hutang pada posisi terkendali dan tidak berisiko, maka kedua hubungan ini tidak akan terjadi risiko,'' jelas lelaki kelahiran Batang 12 Agustus 1962 ini.
 

Pada sidang yang diketuai Prof Sudharto P Hadi yang juga Rektor Undip, dan dipromotori Prof M Safruddin itu, Agus menerangkan, konteks penelitian seperti itu memang sudah banyak. 

Namun pada penelitiannya yang berjudul ''Pengaruh Ownership Structure Terhadap Debt Policy Dengan Prinsip-prinsip Corporate Governance sebagai Variabel Intervening'' ini dirinya hendak menghadirkan model di tengah-tengahnya. 

Yakni, antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan instutisional terdapat variabel mediasi yaitu good corporate governance agar hutang pada posisi aman.
 

''Konflik bisa direda secara signifikan dengan good corporate governance, utamanya melalui transparansi dan responsibiliti sebagai mediasi. 

Dan ini penting untuk diperhatikan di perusahaan agar hutang dapat terkendali dengan baik,'' kata suami dari Rakhmawati itu.
 

Dari sisi lain, dirinya yang menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Unnes ini mengaku, selain dalam perusahaan good corporate governance juga sangat baik diterapkan di universitas. 

Namun dengan istilah good university governance atau universitas yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntable, responsibility, independen, dan fair.
 

Pada pengumuman yudisium, mantan Ketua Badan Pekerja Senat Unnes yang sebelumnya menyelesaikan S2 di Ilmu Ekonomi dan Akuntansi di Universitas Padjajaran Bandung ini berhasil memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan predikat sangat memuaskan dan IPK 3,73. (K3/JBSM/15)  

Indarto Raih Doktor, Penerapan GCG Kurang Efektif

Indarto (JBSM/dok)

SEMARANG- Tata kelola perusahaan  yang baik (Good Corporate Governance) menjadi suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Namun banyak perusahaan di Indonesia kurang efektif dalam  mengimplementasikan GCG.

Hal diungkapkan dosen USM, Indarto SE MSi dalam Disertasinya pada ujian terbuka doktor Fakultas Ekonomi Undip, baru-baru ini.Indarto mempertahankan disertasi dengan judul ''Peran Mekanisme Good Corporate Governance dan Budaya Organisasi dalam Menciptakan Kecerdasan Kolektif untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing dan Kinerja Berkelanjutan''.

Di depan Promotor, Prof Dr Miyasto SU, Co Promomotor I, Prof Dr Sugeng Wahyudi MM, dan Co Promotor II, Prof Dr Augusty Tae Ferdinand MBA, Indarto mengatakan, tidak efektifnya implementasi GCG di Indonesia disebabkan oleh perusahaan masih terfokus pada kinerja jangka pendek (profit jangka  pendek), masih sebatas memenuhi tuntutan  kepatuhan pada regulasi,kegagalan beradaptasi dengan perubahan  yang cepat dan masih rendahnya orientasi terhadap etika  dalam bisnis.

Selain itu juga kegagalan perusahaan dalam meredam konflik dan membangun sinergi dari para stakeholder-nya, serta kurangnya keterbukaan informasi dan belum menempatkan budaya sebagai dasar membangun GCG.

''Singkatnya, belum terwujud kecerdasan kolektif dalam proses implementasi GCG
di Indonesia,'' kata Indarto.

Menurutnya, penelitiannya ini mendasarkan pada Resource Based View dan Agency theory. Proposisi baru pada penelitian ini adalah proposisi kecerdasan kolektif yang merupakan kapabilitas organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan  efektifitas implementasi GCG dan budaya organisasi untuk mewujudkan keunggulan bersaing dan kinerja berkelanjutan.

Kecerdasan kolektif menunjuk pada kemampuan berpikir dan bertindak visioner, inovatif, aspiratif dan etis yang dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan. Kecerdasan kolektif  diproksi dengan inovasi bisnis etis dan kolaborasi harmonis.

''Dalam penelitian ini terbukti bahwa kecerdasan kolektif mampu berperan dalam menciptakan keunggulan bersaing dan kinerja berkelanjutan melalui berkurangnya risiko keagenan, terciptanya hubungan harmonis dari seluruh stakeholder sehingga semua stakeholder merasa yakin dengan pertaruhannya di perusahaan.
 

Selain itu juga memampukan perusahaan dalam membangun sumber daya dan kapabilitas unik yang menjadi sumber keunggulan, meningkatkan efektivitas GCG dan membantu mentransformasi
pengetahuan kedalam praktek-praktek bisnis terbaik serta terbangunnya reputasi perusahaan yang baik.
Dalam ujian tersebut dosen FE USM kelahiran Magelang, 15 Mei 1969 itu dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude. (B18/jbsm14)

Teliti Tafsir Anom, Arif Junaidi Raih Doktor

FOTO BERSAMA: Arif Junaidi berfoto bersama dengan anggota Sidang Senat Terbuka Pascasarjana IAIN Walisongo usai menjalani sidang ujian doktor di Gedung Pascasarjana IAIN Walisongo. (HARSEM/JBSM/KRISNAJI SATRIAWAN)

 

SEMARANG- Kajian kitab tafsir Alquran karya ulama lokal khususnya Jawa masih sangat minim. Kebanyakan, kitab tafsir yang dipelajari di sekolah madrasah dan pesantren adalah kitab dari ulama yang belajar langsung dengan Mekah seperti Tafsir A-Munir karya Syaikh Nawawi Banten, Tarjuman al-Mustafid Syaikh Abdur Rauf Sinkel Aceh, dan Tafsir Faidlur Rahman karya KH Soleh Darat Semarang.

Padahal, banyak karya kitab tafsir ulama Jawa yang tidak belajar langsung di Mekah.
''Seperti kitab tafsir Jalalain Basa Jawi karya Kiai Bagus Ngarfah atau Tafsir Djawen yang dibuat oleh Dara Masyitoh. 

Yang paling menarik adalah Kur'an Winedhar Juz I dan Tafsir Al-Qur'anul Adhim karya Raden Pengulu Tafsir Anom V dari Solo,'' kata Arif Junaidi saat mempertahankan disertasi “Tafsir Al-Qur'anul Adhim, Interteks dan Ortodoksi dalam Penafsiran Raden Pengulu Tafsir Anom V” pada Sidang Senat Terbuka Ujian Doktor di Gedung Pascasarjana IAIN Walisongo.

Di hadapan senat yang dipimpin oleh Rektor IAIN Walisongo Prof Dr Muhibbin MAg, Arif mengatakan, tafsir buatan Pengulu Tafsir Anom V sangat menarik karena terdiri dari dua edisi yakni dengan aksara Arab Pegon dan aksara Latin.

 Edisi pertama adalah karya asli dari Radeng Pengulu Tafsir Anom V yang dikumpulkan oleh anak-anaknya. Sedangkan kedua, ujar dia, hasil pengumpulan salah satu anaknya yaitu Prof KH Raden Muhammad Adnan.

''Karya Raden Pengulu ini sangat menarik karena tafsir itu mempunyai keunikan khususnya terkait intertekstualitas (hubungan antarteks) penafsiran. Di mana Raden Pengulu banyak mengutip kitab fiqih,'' jelas dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo ini. Menurut dia, pengutipan kitab fiqih ini tidak dilakukan oleh musafir lain.

Perujukan atau pengutipan kitab fiqih ini, papar pria kelahiran 8 Desember 1970 di Demak ini, dilakukan dengan memosisikan sebagai anutan. ''Keunikan lain dari tafsir ini adalah indikasi ortodoksi pemikiran Islam dari konteks Kasunanan Surakarta pada awal abad 20. Di mana saat itu keraton dianggap pusat sinkritisme Jawa oleh sarjana barat,'' papar Arif.

Dijelaskan, Radeng Pengulu Tafsir Anom V yang nama asli Raden Muhammad Qomar adalah seorang modernis. Saya tidak banyak mengetahui riwayat pendidikannya. Tapi, ia tidak belajar di Mekah,'' ungkapnya. (H85/JBSM/15)

Pendidikan Taruna Akpol, Nilai-nilai Militer Harus Dieliminir

RAIH DOKTOR: Ketua penguji sekaligus Rektor Unnes Prof Sudijono Sastroatmodjo menyerahkan ijazah kepada Subagyo setelah berhasil meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan dari Program Pascasarjana (PPs) Unnes di kampus tersebut, kemarin. (HARSEM/ K3/JBSM)

 

SEMARANG- Pola atau model pengasuhan dalam pendidikan taruna di Akademi Kepolisian (Akpol) memberikan pengaruh dalam pembentukan karakter mereka untuk menjadi polisi sipil. Hal itu dilakukan dalam transfer nilai antara pengasuh yakni anggota polisi sebagai pendidik kepada para taruna selama menempuh pendidikan disana.

Hal itu disampaikan promovendus doktor manajemen pendidikan dari Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Subagyo, di ujian disertasi terbuka di kampus tersebut, Selasa (10/7).

Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unnes itu di hadapan para penguji yang diketuai Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo MSi menjelaskan, bahwa dalam proses pendidikan di Akpol ada tiga aspek yang dilakukan secara bersinergi yaitu, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

''Pengasuhan merupakan bagian dari keseluruhan proses pendidikan yang dilakukan di Akpol. Dalam pengasuhan terjadi transfer nilai seperti dasar kepolisian, etika polisi kepada para taruna yang dijadikan rambu dalam proses pengembangan karakter polisi sipil,'' ungkap laki-laki kelahiran Boyolali, 8 Agustus 1951 itu.

Dalam disertasi yang berjudul ''Model Pendidikan Taruna Akademi Kepolisian Sebagai Pembangun Karakter Polisi Sipil'' itu promovendus mencoba mengangkat permasalahan mengenai dibutuhkannya polisi sipil yang bisa melayani dan mengayomi masyarakat. Sebab, dewasai ini masyarakat Indonesia sendiri menjadi lebih demokratis, maju, dan kritis dalam menyikapi berbagai hal.

''Maka itu dalam pendidikan taruna akpol nilai-nilai militer harus dapat dieliminir dan mengutamakan nilai sipil dalam pembentukan karakter calon polisi tersebut. Sekarang pun hal itu juga sudah diimplementasikan dalam model pendidikannya dan perlu ditingkatkan lagi,'' katanya yang juga sebagai dosen Akpol itu.

Adapun untuk mewujudkan keinginan itu perlu kerja sama dengan para penyelenggara pendidikan yang secara konsisten mampu memberikan teladan secara baik. (K3/JBSM/15)

Vaksin BCG Turunkan Angka Kekambuhan Kanker Serviks

 SERAHKAN IJAZAH: Ketua Penguji Promosi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program Pascasarjana Undip Prof Sudharto P Hadi menyerahkan ijazah kepada dr Teuku Mirza Iskandar SpOG KOnk, kemarin, di Kampus Pleburan (HARSEM/J9/JBSM)

SEMARANG- Karsinoma serviks uteri atau disebut juga kanker mulut rahim (serviks) merupakan penyakit ganas yang sering dijumpai pada wanita. Tiap tahun, sedikitnya 25-40 dari 100.000 wanita di Indonesia terserang kanker serviks, di mana sebagian besar baru memeriksakan diri begitu menginjak stadium lanjut . 

Pada 1992, 28% penderita kanker serviks yang datang ke RSUP Dr Kariadi berada pada stadium IIB dan 29% lainnya stadium III B. Sementara angka harapan hidup lima tahun pada penderita dengan stadium II adalah 58% dan penderita stadium III adalah 38%. Sampai kini terapi pilihan utama kanker serviks adalah operasi, radiasi dan kemoterapi.

Realita tersebut memberi semangat dr Teuku Mirza Iskandar SpOG KOnk untuk menyusun disertasi berjudul ''Pengaruh Vaksin BCG Dalam Meningkatkan Imunitas Seluler dan Respons Hispatologi Serta Menurunkan Kejadiann Rekurensi Karsinoma Serviks Uteri Stadium IIB-IIIB yang Mendapat Kemoradiasi''. 

Pada ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program Pascasarjana Undip, kemarin, kepala Sub Bagian Ginekologi Onkologi FK Undip-RSUP Dr Kariadi ini berhasil meraih predikat sangat memuaskan dengan IPK 3,76.

''Angka kejadian kanker serviks tinggi dan semakin meningkat karena pengaruh banyak faktor resiko. Karya ilmiah ini memberi sumbangsih bagi upaya peningkatan derajat kesehatan, meski perlu penelitian lebih lanjut,'' kata Direktur Program Pascasarjana Undip Prof Dr dr Anies MKes PKK.

Mirza mengungkapkan, RSUP Dr Kariadi menangani 345 kasus kanker serviks di mana 70 persen di antaranya sudah stadium III B. Meski kanker serviks besar  berpotensi bagi wanita, tapi bisa disembuhkan asal penderita mau menaati anjuran medis. 

''Biasanya pasien jika sudah menjalani kemoterapi atau radiasi, kecenderungannya juga mencoba pengobatan alternatif. Melalui penelitian ini, saya berharap medis jangan ditinggalkan,'' terang pria kelahiran Medan, 27 September 1961.

Ketua Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI) Cabang Semarang ini mengungkapkan, penelitian tersebut termasuk upaya kuratif pada tindakan medis kanker serviks. Menurutnya, pemberian vaksin BCG mampu menurunkan angka kekambuhan kanker serviks stadium IIB-IIIB.

Vaksin BCG yang diujikan ini sama dengan yang diimunisasikan pada anak-anak. Peraih penghargaan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun oleh presiden ini memilih vaksin BCG, karena murah. 

Sedangkan BCG melalui efek imunoterapinya juga telah lama didemonstrasikan sebagai agen anti tumor. Karena itu dia berharap, pemanfaatan vaksin BCG yang disuntikkan intra tumor bisa menjadi terapi penunjang bagi penderita kanker serviks dalam peningkatan keberhasilan terapi. (J9/JBSM/15)

Bedah Buku di Unwahas, AKBP Suparmin Jadi Polisi Pendamai

 BEDAH BUKU: AKBP Suparmin saat memberikan penjelasan mengenai bukunya saat launching dan bedah buku di Universitas Wahid Hasyim, kemarin. (HARSEM/WARA MERDEKAWATI)

SEMARANG- “Ing atase Suparmin dari Krucuk Memet, kok bisa dadi Doktor,” kalimat itulah yang menjadi pernyataan Prof Muladi sebagai pengantar di buku “Model Polisi Pendamai dari Perspektif Dispute Resolution”. Buku tersebut kemarin dibedah di Unwahas. 

Buku karya dari Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suparmin, yang terilhami dari disertasinya saat menempuh program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2001 “Lembaga Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Pendukung Antar Partai di Kabupaten Jepara, Studi Kasus di Desa Dongos Kecamatan Kedung.”

Sebagai promotor, Prof Muladi merasa kagum dengan sosok AKBP Suparmin, sebagai anggota Polri yang merasa resah terhadap peran Polri dalam menyelesaikan konflik politik, yang pasti akan dirasakan penuh ketidakadilan apabila hanya menerapkan pendekatan yuridis normatif Hukum Pidana sehingga perlu reorientasi.

AKBP Suparmin merintis kepangkatannya dari jabatan paling rendah hingga AKBP. Dia juga berhasil dalam dunia akademik, dari pendidikan yang hanya setingkat SLTP hingga berhasil meraih Doktor, gelar akademik tertinggi di bidang hukum.

Dalam buku tersebut, Suparmin menyimpulkan, tidak semua kasus pidana harus diselesaikan secara hukum normatif, melainkan dapat diselesaikan dengan cara damai dengan perspektif Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Dia mencontohkan, dalam bukunya, kasus pindana yang terjadi di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Jepara tahun 1999. Kasus tersebut terjadi saat dirinya menjabat sebagai Kapolsek Kedung. Pada saat itu, terjadi konflik antara pendukung PKB dan PPP yang menewaskan empat orang dan belasan luka.

Konflik berdarah tersebut meski secara hukum pidana memenuhi unsur untuk dilanjutkan ke pengadilan, namun perdamaian yang diambil.  

“Penyelesaian perkara melalui perdamaian di luar pengadilan adalah keputusan yang dibangun oleh kedua pihak sendiri (win-win solution), sehingga lebih mencerminkan keadilan bagi para pihak. Dengan cara damai tersebut kedua belah pihak hingga saat ini tidak ada rasa dendam,” katanya.

Menurutnya, penyelesaian masalah dengan cara perdamaian tidaklah menyalahi aturan hukum (diskresi kepolisian), namun sebaliknya dan sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. (wam/15)

Budi Santosa Raih Doktor Undip

TANDA TANGAN IJAZAH: Ketua tim penguji disertasi terbuka Prof Sudharto P Hadi menandatangani ijazah Budi Santosa sebagai pengesahan gelar doktor teknik sipil dari Program Pascasarjana Undip. (HARSEM/JBSM/ANGGUN PUSPITA)

 SEMARANG- Metode Entropi merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan di daerah aliran sungai (DAS) dengan data debit aliran rendah. Langkah ini sangat tepat, apalagi DAS di Indonesia memiliki data yang minim.

Hal itu disampaikan promovendus Doktor Teknik Sipil Program Pascasarjana Undip, Budi Santosa pada ujian disertasi terbuka, Sabtu (9/6). Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma Jakarta ini menerangkan, dengan metode entropi ini memungkinkan informasi masukan dari DAS lain yang mempunyai data lebih lengkap.

''Mengapa metode entropi ini saya pakai? Karena aplikasi ini masih jarang digunakan. Selama ini yang digunakan adalah kompresi data pada bidang komputer dengan tujuan untuk meminimalkan kapasitas komputer,'' ungkapnya di hadapan tim penguji yang diketuai Prof Sudharto P Hadi.

Penelitian yang berjudul ''Pengembangan Metode Entropi Untuk Prediksi Debit Aliran Rendah Suatu Sungai Dengan Data Aliran Terbatas'' ini dipromotori oleh Prof Ir Djoko Legono PhD dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Dr Ir Suharyanto MSc dari Undip.


Menentukan Distribusi

Lebih lanjut pria kelahiran Klaten 2 April 1971 ini menjelaskan, prinsip entropi dapat memprediksi data aliran rendah. Metode ini memungkinan penentuan distribusi probabilitas dengan keterbatasan pengetahuan dan data.

''Aplikasi ini sudah dilakukan terhadap debit hasil pengamatan pada stasiun pengamatan yang berada dalam wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy-Ciwulan, dan Cisadea-Cimandiri,'' kata suami dari Ary Wijayati itu.

Hasil prediksi tersebut, lanjut dia, cukup signifikan dan metode ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu juga mengandung manfaat dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air. Prediksi yang berkembang nantinya juga dapat menggali metode-metode lain.

Pada akhir ujian promovendus yang menjalani masa studi lima tahun ini berhasil meraih gelar doktor teknik sipil dengan predikat sangat memuaskan.

Prof Sudharto seusai mengesahkan gelar doktor Budi Santosa menyampaikan, topik yang diambil oleh promovendus ini sangat penting dan strategis bagi lingkungan DAS. DAS sangat berperan penting sebagai antisipasi banjir dan penyediaan air.

''Sehingga dengan metode ini bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan pengelolaan DAS secara keseluruhan,'' tandasnya. (JBSM/K3/15)

Musim Pendaftaran Sekolah, Permintaan Surat Keterangan Sehat Melonjak

dr Darwito(HARSEM/ARIS WASITA WIDIASTUTI)

SEMARANG- Musim pendaftaran sekolah ini permintaan akan surat keterangan sehat melonjak. Sejumlah rumah sakit di Kota Semarang mendadak ramai calon siswa atau mahasiswa yang meminta surat keterangan sehat.

Sedianya surat keterangan sehat tersebut akan digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran sekolah. Salah satu rumah sakit yang juga membuka pelayanan tersebut yakni RS Dr Kariadi Semarang.

Kabag Hukum dan Masyarakat RS Dr Kariadi Semarang, dr Darwito mengatakan, akhir-akhir ini jumlah permintaan surat keterangan sehat melonjak tajam. “Jika sebelumnya permintaan tersebut datang dari karyawan dinas, kalau sekarang memang kebanyakan pelajar,” jelasnya.

Dikatakan, surat keterangan sehat tersebut bisa dikeluarkan jika sebelumnya pasien dalam hal ini si peminta surat keterangan sehat melakukan sejumlah pemeriksaan. “Kategorinya macam-macam. Ada cek fisik biasa, tapi ada juga general check up. Ini cek kondisi tubuh secara keseluruhan,” jelasnya.

Dikatakan, untuk cek fisik meliputi cek paru-paru, bentuk mata hingga kelengkapan anggota badan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sedangkan untuk general check up biasanya sampai ke pemeriksaan kondisi jantung, varises hingga tato.

Biasanya, untuk cek fisik digunakan untuk calon siswa atau mahasiswa yang akan masuk di perguruan tinggi yang sifatnya umum. “Kalau mereka mendaftar di lembaga pendidikan yang bersifat kedinasan, misalnya BPLP (Balai Pelatihan Pendidikan Dan Pelayaran), Akpol, Akmil, maka harus melewati general check up,” paparnya.

Dikatakan, untuk surat keterangan dokter anak diberikan ketika si peminta benar-benar lolos dari semua pemeriksaan yang dilakukan. “Jika mereka sehat dan bisa melewati semua proses pemeriksaan tanpa ada penyakit apapun, maka mereka berhak mendapatkan surat keterangan sehat,” jelasnya.

Namun jika si peminta ternyata menderita penyakit tertentu maka surat keterangan sehat tidak bisa dikeluarkan. “Selanjutnya akan ada obat yang kami berikan. Jika sudah sembuh baru ada keterangan sehat,” jelasnya.

Namun yang tidak bisa disembuhkan ketika si peminta menderita salah satunya penyakit buta warna. “Ya terpaksa tidak bisa ada surat keterangan sehat,” kata dia. Selanjutnya, dirinya mengatakan, untuk tarif yang dikeluarkan yaitu cukup dengan Rp 25ribu. “Tapi kalau untuk general check up tergantung dari apa saja yang ingin diperiksa. Kami mengikuti permintaan dari pasien,” jelasnya.

Untuk prosesnya cepat dan gampang. “Kami juga menerima pemeriksaan bebas narkoba. Tapi kalau untuk ini khusus ditangani oleh dokter psikiatri,” tandasnya. (awi/15) 

Kunaryo Hadikusumo, Usia Senja Raih Doktor

Kunaryo Hadikusumo (harsem/jbsm/anggun puspita)

SEMARANG- Meski telah berusia senja, tekad dan semangat Kunaryo Hadikusumo (69) untuk lulus dari program S-3 tidak bisa dihalangi. Buktinya, kakek empat cucu itu belum lama ini berhasil meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (PPs Unnes).

Tidak ada alasan lain selain ingin terus berkarya dan mengabdi pada profesi sebagai dosen di Stikes Ngudi Waluyo Ungaran dan IKIP PGRI Semarang. Lelaki kelahiran Kudus 8 Juli 1943 ini, terus belajar dan berkarya untuk menghindari pikun. 

''Motivasi saya kuliah di PPs Unnes dan mendapat gelar doktor, selain untuk meningkatkan kompetensi sebagai pengajar, juga tidak ingin cepat pikun meski usia sudah senja,'' ungkapnya saat ditemui di PPs Unnes, kemarin.

Sebab, lanjut dia, pada dasarnya pendidikan itu harus dilakukan seumur hidup atau sepanjang hayat. Karena itu, tidak ada kata terlambat atau terlalu tua untuk belajar.  

Dengan mengangkat judul ''Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Orang Tua Siswa dalam Memilih Sekolah di SDI Al Azhar 14 Semarang'' dalam  disertasinya, suami dari Hj Susilowati ini hendak memberikan contoh kepada dosen lainnya dan teladan bagi anak cucunya. 

''Gelar ini bukan hanya kebanggaan, tapi juga bekal bagi profesi kependidikan ini,'' tutur ayah empat putra itu. Tim penguji diketuai Direktur PPs Unnes Prof Samsudi dan dipromotori Prof Dr Maman Rachman MSc, Prof Dr Haryono MPsi, dan Dr Nugroho MPsi. Kunaryo menjelaskan, sumbangan terbesar terhadap pengambilan keputusan orang tua siswa dalam memilih sekolah di SDI Al Azhar 14 Semarang adalah perilaku konsumen (81,9%), lalu disusul budaya sekolah (81%), manajemen peningkatan mutu sekolah (80,9%), perbaikan mutu sekolah berkelanjutan (79,7%), kepuasan pelanggan (79,5%), dan pendidikan sekolah dasar yang Islami (72,9%). (K3/JBSM/15)